Muncul pertanyaan, bagaimana FIFA bisa memberikan catatan detail mengenai rumput JIS tersebut sementara inspeksi baru akan dilakukan mulai 28 Juli hingga 2 Agustus 2023. Mengenai hal itu, Ketua Umum PSSI Erick menjelaskan PSSI sejak awal telah mengusulkan delapan stadion kepada FIFA untuk menjadi venue kejuaraan Piala Dunia U-17 2023.

Adapun, enam dari delapan stadion yang akan diusulkan menjadi venue dari kejuaraan tersebut semula disiapkan untuk Piala Dunia U-20 2023 yang batal digelar di Indonesia, yakni Gelora Sriwijaya di Palembang, Gelora Bung Karno di Jakarta, Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Manahan di Solo, Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Kapten I Wayan Dipta di Bali.  

Selain enam stadion di atas, PSSI juga ingin mengajukan Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. "Kita menginginkan ada dua stadion tambahan (di luar venue Piala Dunia U-20), supaya kita mempunyai banyak lapangan yang punya standar internasional dan FIFA. Dari situ tentu FIFA mengecek, ngecek gimana? Ada konsultannya mereka, jadi kita nggak usah polemik (tentang) konsultan ini, ada surat penunjukannya dari FIFA," kata Erick.

Erick Thohir menegaskan catatan FIFA terkait venue Piala Dunia U-17 2023 tidak dipengaruhi PSSI atau pihak mana pun. Menurutnya, FIFA memiliki catatan perbaikan untuk beberapa stadion mengenai beberapa hal, dan termasuk di antaranya JIS.

"FIFA menulis dengan black and white ada seperti ini, ini nanti menyangkut akses semua. Lalu kalau ditanya apa karena bu Tisha dan pa Erick lobi FIFA? Tidak, standar mereka tinggi loh, dan FIFA ini sudah punya sistem matang dan punya membership yang jauh lebih banyak dari anggota PBB, dengan mekanismenya ya ada seperti itu," ujarnya menambahkan. 

Dari delapan stadion yang diusulkan menjadi venue Piala Dunia U-17 2023, FIFA menyoroti kondisi rumput JIS. Namun, ia meminta agar hal itu tidak menimbulkan polemik atau politisasi. 

"FIFA menyampaikan bahwa perlu dilakukan pergantian rumput beserta pemeliharaannya. Kalau tidak ini akan menjadi risiko besar saat pelaksanaanya, jadi harus diganti. Jangan ada polemik, seakan-akan kami politisasi rumput," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika