REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Dua terendah adalah dari sembilan lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik.
Kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 68,5 persen, terbagi sangat percaya (7,1 persen) dan cukup percaya (61,4 persen). Sedangkan yang kurang percaya (26,6 persen) dan tidak percaya sama sekali 3,1 persen).
Adapun partai politik, kepercayaan terhadap lembaga tersebut sebesar 65,3 persen, dengan sangat percaya (6,6 persen) dan cukup percaya (58,7 persen). Kemudian yang tidak percaya (29,5 persen) dan tidak percaya sama sekali (2,8 persen).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR Habiburokhman memberikan pembelaannya. Menurutnya, DPR adalah lembaga yang terdiri dari orang per orang.
"Dari konteks lembaga DPR ini terdiri dari orang per orang, kerja orang per orang. Ada 575 orang yang memang kita kerjanya independen satu sama lain, walaupun kita produknya sama," ujar Habiburokhman dalam diskusi yang digelar Indikator Politik Indonesia, Ahad (2/7/2023).
DPR sebagai lembaga legislatif berbeda dari institusi lain seperti Tentara Nasional Indonesia TNI), Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Diketahui, tiga lembaga tersebut berada di posisi teratas yang paling dipercaya publik.
"Tidak seperti di dalam satu institusi sebagaimana di lembaga eksekutif yang namanya kerjanya lebih integratif. Sehingga tidak ada fungsi khusus di DPR yang bertugas untuk misalnya menaikkan kepercayaan publik ini," ujar Habiburokhman.
Di samping itu, ia menilai rendahnya kepercayaan menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap kinerja DPR. Khususnya dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.
"Jadi kita diharapkan ini bekerja sangat baik, sehingga kalau kita bekerja dengan biasa-biasa saja ya tetap itu tidak akan berpengaruh banyak, kita dituntut untuk bekerja luar biasa," ujar Habiburokhman.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengaku tak kaget jika DPR berada di posisi terendah dalam hal kepercayaan publik. Sebab, hal tersebut merupakan hal yang lumrah di banyak negara.
Bahkan 34 negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), kepercayaan publik terhadap parlemennya berada di kisaran 30 sampai 40 persen. Jerman, Belanda, Inggris, hingga Jepang diketahui merupakan anggota dari OECD.
Namun, ia menegaskan bahwa data tersebut bukan pembelaan DPR ketika tingkat kepercayaan publiknya termasuk yang terendah di Indonesia. Tegasnya, data tersebut menunjukkan bahwa parlemen yang dipilih oleh rakyat memang notabenenya tidak disukai oleh rakyat.
"Jadi DPR kalau di sini masih di atas 50 persen itu masih lumayan gitu loh, tapi memang masih jelek dibandingkan lembaga yang lain," ujar Arsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
