REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Menariknya, Kejaksaan Agung (Kejagung) berada di peringkat ketiga dengan kepercayaan publik sebesar 81,2 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak lembaganya melakukan survei sejak 1999. Biasanya, kepercayaan publik terhadap Kejagung berada di angka rata-rata 60 persen.
"Menurut kami ini kali pertama Kejaksaan Agung menempati trust paling tinggi dalam sejarah. Biasanya mereka di kisaran 60-an (persen), tapi setahun terakhir konsisten di peringkat ketiga, tapi itu pun belum pernah menyentuh angka 80 persen, baru kali ini 81,2 persen," ujar Burhanuddin dalam rilis daringnya, Ahad (2/7/2023).
Ia menjelaskan, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara adalah bentuk kepercayaan terhadap demokrasi. Salah satunya ditentukan oleh seberapa publik percaya terhadap lembaga-lembaga demokrasi.
"Lembaga-lembaga demokrasi adalah etalase sekaligus wajah demokrasi yang akan dinilai publik. Kalau misalnya lembaga-lembaga politik demokrasi ini gagal mencerminkan kehendak demokrasi, kemungkinan iman publik terhadap demokrasi juga menurun," ujar Burhanuddin.
"Jika mereka publik ini, responden ini percaya lembaga demokrasi accountable, bisa menjalankan kinerjanya maka besar juga iman mereka terhadap demokrasi," sambungnya.
Dalam survei tersebut, di peringkat teratas adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 95,8 persen. Terbagi sangat percaya (23,5 persen) dan cukup percaya (72,3 persen).
Di peringkat kedua ada Presiden dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 92,8 persen. Peringkat ketiga adalah Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 81,2 persen.
Keempat adalah Polri dengan kepercayaan publik sebesar 76,4 persen. Selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (75,4 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (73,8 persen), dan Dewan Perwakilan Daerah (73,3 persen).
Dua terendah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (68,5 persen) dan partai politik (65,3 persen). Jelasnya, angka tersebut relatif stabil berada di dua peringkat bawah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 20 sampai 24 Juni 2023. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekira 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika