REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, melihat posisi Kejaksaan Agung (Kejagung yang masih menjadi lembaga paling dipercaya publik, tidak lepas dari keberhasilan mereka memenjarakan pelaku korupsi, tetapi juga sukses mengembalikan kerugian negara triliunan rupiah di kasus-kasus yang besar.

Hibnu melihat, ada kecenderungan, saat ini, masyarakat tidak hanya melihat aparat hukum mengejar pelaku korupsi. Masyarakat juga menginginkan penegak hukum mengejar pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

“Jadi masyarakat tidak hanya melihat kejaksaan memenjarakan koruptor, tetapi sangat memperhatikan masalah pengembalian kerugian negara. Itu menjadi kebanggan masyarakat, karena kejaksaan mampu menjalankan apa yang seperti diinginkan masyarakat,” kata Hibnu, Ahad (6/7/2025).

Hal ini disampaikan Hibnu menanggapi temuan survei LSI Denny JA. Dalam survei ini kepercayaan publik terhadap Kejagung masih menempati posisi tertinggi (61 persen). Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (60 persen) dan Kepolisian (54,3 persen).

Kejagung tidak saja menangani kasus besar yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti minyak goreng, Pertamina, timah maupun korporasi lainnya. “Kejagung berhasil mengembalikan triliunan rupiah ke negara dari pengusutan kasus korupsi,” ujarnya.

Hibnu bahkan melihat, naiknya kepercayaan terhadap KPK juga karena lembaga ini meniru kejaksaan yang mengejar pengembalian kerugian negara. “KPK juga sudah mulai melakukan seperti ini,” jelas Hibnu Nugroho.

Terkait dengan jomplang-nya kepercayaan publik antara Kepolisian dan Kejagung di hasil survei ini, Hibnu melihat hal ini tidak terlepas dari ketidakpuasan masyarakat atas respon pelayanan maupun ‘kenakalan’ sejumlah anggotanya.

Menurut Hibnu, memprihatinkan ketika masyarakat yang menghadapi masalah malahan lapor ke pemadam kebakaran (Damkar) bukan ke polisi. Hal ini sebenarnya menjadi tamparan keras untuk kepolisian. “Damkar kan urusannya kebakaran. Ini hal yang sebenarnya menyakitkan,” kata Hibnu.

Dijelaskan Hibnu, secara tugas, memang Kepolisian tidak hanya menangani persoalan korupsi saja. Tetapi juga pidana umum dan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. “Kalau KPK kan memang hanya menangani urusan korupsi, sedang kejaksaan selain korupsi juga sebagai penuntut umum,” ungkap Hibnu.

Namun diakui juga oleh Hibnu, Kepolisian juga memiliki banyak persoalan internal, yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap mereka. Banyak anggota polisi nakal yang beritanya berkaitan dengan judi online, polisi menembak polisi, termasuk sejumlah polisi yang tersangkut narkoba.

Dengan tingkat kepercayaan yang paling rendah di antara penegak hukum lainnya, menurut Hibnu, hal ini harus menjadi pemantik bagi polisi untuk melakukan perbaikan. “Di era tehnologi dan tuntutan masyarakat seperti sekarang, polisi harus instropeksi ke depan,” ujar dia.

Saat ini, kata Hibnu, banyak laporan masyarakat yang tidak segera ditangani polisi. “Sehingga menjadi viral, dan ini menjadi titik lemah tersendiri. Sehingga kecepatan penanganan dalam kasus-kasus tertentu harus lebih cepat. Ini menjadi contoh kecil dalam hal pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat menilainya kurang,” kata dosen pengajar Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika