Kamis 25 May 2023 22:53 WIB

Wapres Soroti Provinsi yang Angka Stuntingnya Malah Naik

Wapres mengingatkan, pemerintah punya target stunting jadi 14 persen tahun depan.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Wakil Presiden KH Maruf Amin usai memimpin rapat terbatas tingkat menteri tentang Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I TA 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden KH Maruf Amin usai memimpin rapat terbatas tingkat menteri tentang Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I TA 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas tingkat menteri tentang Percepatan Penurunan Stunting Kuartal I TA 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023). Dalam rapat tersebut, Kiai Ma'ruf menyoroti sejumlah provinsi yang angka prevalensi stuntingnya justru mengalami kenaikan yakni Sulawesi Barat, Papua, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur (Kaltim).

Kiai Ma'ruf mengatakan, meskipun angka stunting di Indonesia mengalami penurunan, tetapi ada sejumlah daerah yang alami kenaikan. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan angka prevalensi stunting tahun 2022 tercatat 21,6 persen atau turun 9,2 persem dibandingkan 2018 yaitu sebesar 30,8 persen.

Baca Juga

Artinya,dalam setahun terakhir stunting turun 2,8 persen dibandingkan 2021 sekitar pada 24,4 persen. Sementara, target penurunan angka stunting pada 2024 sebesar 14 persen.

"Perlu diingat, pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainnya," kata Wapres menjelaskan.

Untuk itu, kata dia, harus harus dilakukan intervensi strategis guna mendorong penurunan stunting lebih cepat lagi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melaporkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK bersama dengan K/L lainnya.

Dari hasil pendampingan terpadu diketahui bahwa lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi masalah dalam aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif. Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipecahkan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sejumlah menteri yang turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono, Ketua BKKBN Hasto Wardoyo, dan sejumlah perwakilan menteri lainnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement