REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan aspirasi sebagian besar masyarakat, yang menginginkan perubahan dan perbaikan di berbagai bidang. Hal ini juga yang menjadi gagasan utama Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam mendukung Anies Rasyid Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.
AHY menjelaskan, saat turun menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, profesi, latar belakang, juga lintas generasi di seluruh wilayah, sebagian besar mengeluhkan banyak permasalahan baik ekonomi, kesejahteraan, hukum, maupun kualitas demokrasi.
"Di stasiun, di bandara, di pasar, di restoran, di kafe-kafe, di tempat-tempat fitness, kami mendengarkan masyarakat kita yang benar-benar mengharapkan agar perubahan itu segera terjadi, karena rakyat hari ini menghadapi banyak sekali permasalahan," ujar AHY dikutip dari siaran pers yang dirilis Ahad (21/5/2023) saat hadir di acara puncak Milad Ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, kemarin.
AHY menuturkan, di sektor ekonomi dan kesejahteraan, harga-harga bahan pokok terus melonjak sehingga sulit dijangkau, harga pupuk juga naik dan mengalami kelangkaan. Sementara, penghasilan tidak membaik, lapangan kerja sulit sehingga membuat daya beli turun.
Di sisi lain, menurut AHY, rakyat banyak mengeluhkan anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar yang justru tidak dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Hal ini ditambah utang Indonesia terus membengkak lebih dari 7.800 triliun.
"Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita," katanya.
Kemudian, lanjut AHY, di sektor penegakan hukum, banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan. Tidak sedikit menurut dia, terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.
“Kita tahu mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik, namanya abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini," katanya.
Begitu juga, kualitas demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran. Menurut dia, yang berani bersuara, seolah-olah dianggap sebagai musuh negara.
Untuk itu, kata AHY, agenda perubahan dan perbaikan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan keadilan, serta di demokrasi dan kebebasan sipil inilah yang menyatukan Demokrat, PKS dan NasDem dalam koalisi.
"Bekal ini yang semakin menguatkan kebersamaan kita, bersama-sama partai NasDem. Demokrat dan PKS beberapa saat yang lalu, kita telah mengusung Mas Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Insya Allah, Mas Anies dan kita semua bisa benar-benar menghadirkan harapan baru. Harapan bagi rakyat untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri kita ini,” kata AHY.
AHY pun berharap Pemilu 2024 berlangsung secara aman, damai, jujur, adil, dan demokratis serta penyelenggara pemilu benar-benar bisa bersikap netral dan independen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
