REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah melakukan banyak hal terkait penanganan pandemi Covid-19. Meski begitu, Jokowi meminta para menteri untuk bekerja lebih baik lagi.
Jokowi mengatakan, di sektor ekonomi, pemerintah menyalurkan bantuan sosial sebagai bantalan bagi masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. "Di tengah keterbatasan keuangan negara, saya mengambil risiko untuk mengatasi masalah ini. Angka-angkanya silakan dilihat sendiri di tampilan yang ada, berapa ratus triliun yang kita kerahkan untuk mengatasi wabah maupun untuk membantu warga," ujar Jokowi melalui unggahan video di media sosial, Sabtu (3/10) malam.
Total, Rp 695 triliun disiapkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Rinciannya sebagai berikut, program keluarga harapan (PKH) disiapkan Rp 36,3 triliun untuk untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian ada program sembako dengan anggara Rp 32,4 triliun untuk 19,4 juta KPM.
Selain itu, program bansos tunai sembako dengan Rp 4,62 triliun untuk 9 juta KPM, sembako Jabodetabek dengan Rp 4,46 triliun untuk 1,9 juta KPM, dan diskon listrik dengan anggaran Rp 6,97 triliun untuk 31,4 juta KPM.
Lalu, BLT Notunai Jabodetabek dengan anggaran Rp 25,54 triliun untuk 9,2 juta KPM, Kartu Prakerja dengan Rp 19,46 triliun untuk 5,48 juta KPM, dan BLT dana desa dengan anggaran Rp 12,28 triliun untuk 7,6 juta KPM.
Selanjutnya, bansos beras penerima PKH dengan Rp 1,05 triliun untuk 2 juta KPM, banpres produktif dan Banpres modal kerja dengan Rp 17,8 triliun untuk 7,41 juta KPM, dan terakhir adalah subsidi gaji dengan anggaran Rp 13,98 triliun untuk 11,65 juta KPM.
"Kendati demikian saya juga belum puas. Saya ingin, menteri-menteri lebih baik lagi dalam bekerja. Mencari program yang lebih tepat sasaran. Semua harus terus kita perbaiki," ujar Jokowi.
Jokowi meminta para menterinya menyisir program mana saja yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Pemerintah, ujarnya, terus melakukan penyesuaian kebijakan. Jokowi juga meminta masyarakat untuk melapor melalui keran aduan yang dibuka Kemendagri apabila menemukan adanya penyelewengan dana bantuan.
"Menteri Dalam Negeri telah saya perintahkan untuk terus mendorong pemerintah daerah membuka keran-keran aduan atau masukan untuk perbaikan kebijakan ke depan," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
