REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterlibatan beberapa elite politik dalam menyebarkan berita bohong terkait kasus penganiayaan Ratna Serumpaet, mendapat sorotan dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang meminta tokoh dan elite politik Indonesia agar tak lagi membodohi masyarakat dengan berhenti menyebarkan berita bohong.
"Kami meminta kepada elite politik agar sudahlah, berhenti sebarkan berita-berita bohong. Berita bohong hanya menciptakan kegelisahan yang nggak ada efek positifnya sama sekali," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/10).
Sebagai tokoh lanjutnya, elite politik seharusnya mengajarkan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenarannya. Ia menyayangkan sikap elite politik yang terlalu gegabah dalam mencerna dan menyebarkan informasi.
"Sebagai tokoh politik, seharusnya merekalah yang mengajarkan masyarakat untuk berhati-hati mencerna informasi yang beredar terutama info-info dari media sosial. Bukan justru menjadi pelaku penyebar berita tidak benar," ujarnya.
Agus mengatakan, kebohongan kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet semakin meresahkan ketika mulai dikait-kaitkan dengan kepentingan pilpres 2019. Ia menyesalkan sikap politisi yang menjadikan kebohongan sebagai alat untuk mengambil simpati masyarakat.
"Kampanye politik harusnya menjadi edukasi publik, bukan sebaliknya, membodohi publik," tegasnya.
Terkait keterlibatan politisi dalam pesta demokrasi mendatang, Agus meminta elite politik agar benar-benar fokus pada rencana dan tawaran program kerja yang akan dilakukan. Ia juga meminta elit politik agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat kecil, bukan justru terlibat dalam isu-isu sesat.
"Khusus untuk Pilpres, elit politik fokus saja pada program kerja apa yang akan dilakukan. Fokus pikirkan, untuk mensejahterakan rakyat apa yang perlu dilakukan. Bukan ngarang-ngarang cerita untuk mengambil hati dan simpati rakyat dengan memposisikan diri sebagai korban," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika