Kamis 08 Dec 2022 15:50 WIB

Poltracking: Publik Puas Terhadap Kinerja Pemerintah di Pendidikan dan Kesehatan

78,5 persen publik puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di sektor pendidikan.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin jelang berakhirnya 2022. Lembaga tersebut memisahkan kinerja pemerintahan di tujuh sektor, yakni pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, politik dan stabilitas nasional, ekonomi, dan penegakan hukum.

Tertinggi, 78,5 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di sektor pendidikan. Posisi kedua adalah di bidang kesehatan, yakni sebesar 77,9 persen.

Baca Juga

"Publik yang merasa puas, gabungan sangat puas dan cukup puas, terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan 78,5 persen. Sementara publik yang merasa tidak puas, gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas 16,8 persen," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Kamis (8/12/2022).

Selanjutnya adalah sosial-budaya (73,7 persen), pertahanan dan keamanan (73,1 persen), politik dan stabilitas nasional (70,3 persen), dan ekonomi (64,5 persen. Terakhir adalah kepuasan publik di sektor penegakan hukum, yakni sebesar 62,9 persen.

 

"Sementara publik yang merasa tidak puas (di bidang penegakan hukum), gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas sebesar 29,0 persen," ujar Hanta.

Kemudian, Poltracking Indonesia menanyakan kepada publik apa saja program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Tertinggi adalah program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 28,9 persen.

Selanjutnya, Kartu Indonesia Sehat (9,9 persen), pembangunan jalan tol (7,8 persen), Kartu Pra Kerja (7,5 persen), Kartu Indonesia Pintar (6,2 persen), dan realisasi dana desa (2,5 persen). Lalu ada pembagian sertifikat tanah (2,4 persen), penanganan pandemi (1,6 persen), pembangunan bendungan (1,0 persen), dan pembangunan kawasan ekonomi khusus (0,8 persen).

Mayoritas publik sendiri percaya terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yakni sebesar 73,7 persen. Angka 73.7 persen itu terbagi atas 19,3 persen yang menyatakan sangat percaya dan 54,4 persen menjawab cukup percaya. 

Sedangkan 18,3 persen menyatakan tidak percaya, yang terbagi menjadi kurang percaya (15,1 persen) dan sangat tidak percaya (3,2 persen). "Publik yang mengatakan percaya (gabungan sangat percaya dan cukup percaya) terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin 73,7 persen," ujar Hanta.

Poltracking Indonesia melakukan survei dengan wawancara tatap muka pada 21 hingga 27 November 2022. Jumlah responden sebanyak 1.220, dengan metode sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Surveyor minimal adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan survei. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement