REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Balai Taman Nasional Komodo Budi Kurniawan mengemukakan rencana pembatasan jumlah kunjungan wisata ke berbagai titik dalam kawasan wisata Komodo masih menunggu hasil kajian daya dukung (carrying capacity).
"Kami sedang mengkaji daya dukung berbagai spot dalam kawasan wisata Komodo untuk menentukan tingkat toleransi sumber daya alam yang ada terhadap jumlah kunjungan wisatawan," kata Budi Kurniawan, dihubungi dari Kupang, Senin (16/4).
Ia menjelaskan terkait rencana Otoritas Taman Nasional Komodo untuk membatasi jumlah pengunjung (wisatawan), guna mencegah stressing yang dihadapi binatang purba raksasa komodo (Varanus komodoensis).
Budi menyatakan, kajian daya dukung dilakukan pada lebih dari 40 spot wisata yang berada di dalam kawasan wisata Komodo.
Sebelas di antara puluhan spot ini, lanjutnya, sudah dikaji dan teridentifikasi pihak WWF (World Wide Fund for Nature) terutama untuk spot wisata menyelam (dive spot).
Dia mengatakan, bersama pihak Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara dan dibantu Bank Dunia sementara mengkaji spot-spot yang belum diidentifikasi WWF termasuk spot wisata di darat.
Kajian ini diharapkan tuntas pada tahun 2018, sehingga otoritas terkait bisa mengeluarkan kebijakan menata jumlah arus wisatawan yang berkunjung ke spot-spot yang ada.
"Nanti dari hasil kajian ini akan muncul angkanya, di titik spot tertentu maksimal per harinya ada berada orang," katanya pula.
Budi menjelaskan, terkait toleransi jumlah kunjungan wisatawan di kawasan konservasi tidak bisa diestimasikan karena sifatnya dinamis berkaitan dengan kondisi ekosistem.
Menurutnya, pada saat tertentu dengan pertimbangan pemulihan ekosistem, maka kawasan destinasi tertentu bisa ditutup agar tidak mengancam kepunahan satwa komodo yang keberlangsungan hidupnya sangat tergantung pada dukungan alam.
"Makanya paling tidak nanti dari kajian ini mengestimasikan maksimum jumlah kunjungan yang masih toleran terkait dampaknya terhadap kondisi sumber daya alam yang ada," kata dia lagi
Ikuti Whatsapp Channel Republika