REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) meningkatkan upaya edukasi publik untuk melawan misinformasi, khususnya dalam isu kesehatan yang marak beredar di era digital. Hal ini disampaikan oleh Deputi BKP untuk Diseminasi dan Informasi Media, Noudhy Valdryno, pada diskusi terkait misinformasi kanker serviks di Jakarta, Senin.

BKP mengajak para jurnalis untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi praktik clickbait dan pembuatan judul yang lebih mengutamakan perhatian daripada akurasi. "Mari bekerja sama untuk melawan clickbait, atau judul yang hanya menarik perhatian digital," ujar Valdryno.

Luasnya lanskap digital dan volume konten di media sosial membuat publik rentan terhadap penyebaran misinformasi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, BKP bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk memberikan edukasi melalui program pemerintah dan melibatkan jurnalis dalam menyebarkan informasi yang terverifikasi, khususnya dalam isu antikorupsi, ekonomi, dan kesehatan.

Valdryno menekankan pentingnya tidak menyajikan judul yang memprovokasi emosi dan kurang kredibilitas. "Tugas kita adalah meningkatkan kualitas komunikasi publik di seluruh pemerintahan," katanya.

Pemerintah juga memperkuat komunikasi digital yang efektif agar informasi terverifikasi dari sumber yang kredibel dapat melawan konten kontroversial yang beredar online. Algoritma telah disesuaikan untuk mengurangi konten politik dan mengalihkan eksposur pengguna ke konten hiburan.

Beberapa kementerian kini menyediakan fasilitas pengecekan fakta untuk publik, terutama mengenai informasi kesehatan termasuk vaksin HPV untuk kanker serviks. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan akademisi untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat upaya melawan misinformasi.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika