REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Mulfahri Harahap mengatakan, keputusan pengusungan calon presiden (Capres) dan Cawapres untuk Pilpres 2019, bisa saja terjadi di menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Mulfahri hal itu biasa terjadi di dalam politik karena partai yang akan berkoalisi akan alot dalam memutuskan calon yang akan diusung.
"Anda bisa lihat di Pilkada keputusan penting diambil last minute. Saya rasa hal seperti itu di Pilpres bisa saja terjadi," kata Mulfahri di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/4).
Anggota Komisi III DPR RI itu menyebut pembahasan alot akan terjadi pada pemilihan Cawapres dari poros pengusung. Saat ini kata Mulfahri ada tiga nama yang digadang akan maju menjadi Capres. Yakni Presiden petahana Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Dua nama pertama memang sudah tak asing lagi karena menjadi saingan di Pilpres 2014 lalu. Nama Gatot walau diperhitungkan tapi dirinya masih belum bisa memastikan kendaraan politik yang akan ditunggangi untuk lolos menjadi Capres. Sementara Jokowi sudah aman bersama poros PDIP. Prabowo dengan poros Gerindra.
PAN sendiri kata Mulfahri belum menentukan sikap untuk Pilpres 2019 ini. Partai bentukan pahlawan reformasi Amien Rais itu kata Mulfahri akan mengambil keputusan untuk pengusungan Capres dan Cawapres pada forum resmi Rakernas.
"PAN punya mekanisme tersendiri dalam mengusung Capres atau Cawapres. Kami akan melakukannya di forum Rakernas," ujar Mulfahri.
PAN berdasarkan hasil Mukernas terakhir mempercayakan Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai Capres. Namun partai berlambang matahari putih itu realistis harus berkoalisi karena suara mereka hanya delapan persen di Pemilu Legislatif 2014. Pada Pemilu 2014 lalu, PAN mengusung Hatta Rajasa sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Namun ketika pemerintahan Joko Widodo sudah berjalan, haluan PAN berubah merapat ke partai pendukung pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika