Sabtu 05 Aug 2017 17:47 WIB

Hanura Bantah Manfaatkan Jokowi Tingkatkan Suara Partai

Presiden Joko Widodo meneriakkan yel-yel kepada peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8).
Foto: Antara/Nyoman Budhiana
Presiden Joko Widodo meneriakkan yel-yel kepada peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8).

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Partai Hanura membantah memanfaatkan nama Joko Widodo untuk meningkatkan perolehan suara partai tersebut di Pemilu 2019, terkait dukungan partai itu terhadap Jokowi sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2019. 

"Oh tidak. Saya katakan program Jokowi sama dengan Hanura," kata Ketua DPP Partai Hanura Fauzi Amro di area Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura di Kuta, Bali, Sabtu (5/8).

Dia mengatakan meningkatnya perolehan suara partai tergantung strategi yang dijalankan Hanura dan calon anggota legislatif dalam menggaet suara konstituen dan bukan memanfaatkan elektabilitas serta popularitas Jokowi. Karena itu, menurut dia, tidak beralasan mendukung Jokowi hanya untuk meningkatkan perolehan suara partai karena yang mendukung Jokowi sebagai capres 2019 ada enam partai politik.

"Banyak pertimbangan partai mendukung Jokowi misalnya kesamaan visi dan program, kecocokan di pemerintahan. Namun substansinya besar atau tidak Partai Hanura tergantun partai, bukan figur presiden," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR itu mengatakan dukungan partai politik terhadap Jokowi di Pilpres 2019 bukan berarti partai-partai tidak bekerja namun harus serius menggerakkan mesin politiknya untuk pemenangan Jokowi. Namun, Fauzi tidak menampik dukungan terhadap Jokowi berimplikasi pada kemungkinan bertambahnya jatah kursi menteri untuk Partai Hanura.

"Cuma porsinya seberapa besar dan kursinya berapa, kalau persentasenya kecil berapa kursi, kalau masuk belakangan berapa kursi, itu semua tergantung Presiden," katanya.

Namun, dia menekankan untuk saat ini Hanura tetap fokus mendukung pemerintahan dan bekerja untuk pemenangan Jokowi di 2019 sehingga terkait jatah menteri di kabinet diserahkan kepada Jokowi. 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement