Selasa 10 Jan 2017 16:28 WIB

Sumarsono Gelar Rapat di Gerbong KA, DPRD: Tidak Jadi Masalah

Rep: Ahmad Islamy Jamil/ Red: Angga Indrawan
Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono (tengah)
Foto: Republika/Noer Qomariah Kusumawardhani
Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menggelar rapat bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di atas kereta api pariwisata tujuan Yogyakarta, akhir pekan ini, menuai kontroversi dari sebagian kalangan. Pasalnya, rapat yang dilakukan bersamaan dengan perjalanan darat itu dianggap tak akan efektif.

Namun, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, menilai, rencana rapat di atas kereta api itu tidak perlu dipersoalkan. "Rapat apa pun itu, pasti ada tujuannya. Soal efektif atau tidaknya, tentunya bergantung pada materi yang akan dibahas dan kesimpulan yang diperoleh. Lokasi rapat tidak menjadi masalah," ujarnya kepada Republika, Selasa (10/1).

Plt Gubernur DKI Sumarsono berencana menggelar rapat di atas kereta api pariwisata tujuan Yogyakarta pada 13-15 Januari ini. Menurut pria yang akrab disapa Soni itu, banyak di antara kepala SKPD di DKI yang belum pernah mengunjungi Yogyakarta. Atas alasan itu, dia menganggap tidak ada salahnya mengajak anak buahnya berwisata di hari libur akhir pekan ini, sambil membahas program kerja di atas kereta api.

Soni pun meminta kepada masyarakat untuk tidak memperdebatkan keputusannya menggelar rapat di dalam gerbong kereta itu. Karena, biaya berliburan dan perjalanan menuju Yogyakarta yang digunakan para pejabat Pemprov DKI kali ini bukan berasal dari APBD, melainkan dari kantong pribadi masing-masing. Menurut Soni, setiap kepala SKPD bakal dikenakan biaya Rp 7 juta per kepala.

Prabowo berpendapat, rencana Soni rapat di dalam gerbong kereta api itu masih dalam batas kewajaran. Apalagi, Soni tidak mewajibkan semua anak buahnya untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Prabowo juga merasa yakin, biaya Rp 7 juta yang dibebankan Soni kepada setiap kepala SKPD itu tidak akan memberatkan para pejabat di DKI.

"Pak Plt Gubernur DKI kan tidak menyatakan (rapat di atas kereta itu) wajib. Lagian, dana sebesar (Rp 7 juta per kepala SKPD) itu katanya juga untuk menyubsidi para staf yang ikut dalam rapat tersebut. Saya yakin tidak akan memberatkan, karena mereka sambil rekreasi juga," kata Prabowo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement