REPUBLIKA.CO.ID, ​JAKARTA -- Ketua Umum PPP Romahurmuziy menanggapi isu pecahnya suara di kalangan partai-partai koalisi. Ia menegaskan, PPP tetap memberikan dukungannya pada pemerintah.

"PPP punya komitmen yang tetap bahwa kita bersama-sama dengan pemerintahan Pak Jokowi-JK sampai 2019," ujar pria yang akrab disapa Romi tersebut, di Istana Merdeka, Selasa (22/11).

Romi menjamin, PPP akan tetap berada di dalam koalisi dan keputusan tersebut tak akan berubah. Adapun mengenai pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2017, Romi mengakui bahwa kandidat yang diusung partainya memang tak selalu sama dengan partai koalisi nasional lain.

Misalnya, tutur dia, di Pilkada DKI Jakarta, PPP mengusung calon yang berbeda dengan PDIP dan Nasdem. Namun begitu, di Pilkada Banten, PPP bersama dengan PDIP dan Nasdem mendukung calon gubernur yang sama.

Kendati begitu, ia sendiri tidak menganggap perbedaan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah tersebut menjadi pemicu retaknya koalisi di pemerintahan. "Ini dinamika lokal yang tidak bisa dihindarkan," ujar Romi.

Isu soal ketidak kompakan di kalangan partai-partai koalisi muncul setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Senin (21/11) lalu. Saat itu, Mega menyinggung soal Pilkada serentak yang akan digelar pada 2017 mendatang.

Presiden RI ke-5 tersebut menyebut bahwa ia akan bertemu dengan pimpinan dari partai-partai pendukung pemerintah dalam waktu dekat. Secara khusus, Mega menyebut perlu bertemu dengan ketua umum dari PAN, PPP dan PKB. Sebab, dalam pencalonan di sejumlah Pilkada, ketiga partai tersebut justru berada pada posisi yang berseberangan dengan PDIP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika