REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Susunan kabinet Jokowi-JK pada pemerintahan periode 2014-2019 nampaknya akan didominasi kalangan profesional. Dari 34 kementerian yang digagas, mereka akan mengisi 18 kursi kementerian dan sisanya 16 kursi kementerian dari profesional parpol.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ingin membangun pemerintahan yang kuat sehingga diperlukan orang-orang profesional yang menduduki jabatan menteri. Itulah mengapa sebanyak 18 menteri diusulkan bukan dari kalangan parpol.
"Parpol itu ada 16 kementerian, tapi mereka juga profesional," kata Jokowi di Rumah Transisi, Senin (15/9).
Sejumlah kementerian yang menjadi sasaran kalangan profesional antara lain kementerian keuangan, kementerian BUMN, kementerian kependudukan dan kementerian pertanian. Ia menargetkan pemerintah ke depan fokus pada pemberdayaan pangan, maritim, dan demografi.
Jokowi menambahkan, komposisi kabinetnya sendiri hingga saat ini masih belum rampung dibahas. Ia kembali meminta tim transisi mengkaji kembali arsitektur kementerian tersebut. Waktu satu bulan yang tersisa ini, menjadi ruang untuk publik memberi masukan.
"Masih ada yang belum selesai seperti nama-nama baru kementerian dan konsep penggabungan lembaganya. Nanti kalau sudah final akan kami sampaikan lagi," ujar dia.
Menurut dia, jumlah kabinet sebanyak 34 kementerian karena kondisi luas wilayah dan banyaknya penduduk di Indonesia. Jokowi menyatakan, dengan 240 juta penduduk seharusnya negara ini memiliki menteri sebanyak 240 orang.
"Kalau Malaysia itu 24 menteri dengan 24 juta penduduk, harusnya kita berapa? 240 menteri," kata Jokowi melemparkan candaan ke awak media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
