Ahad 20 Jan 2013 18:24 WIB

Pemerintah Gelontorkan Rp2 Triliun Atasi Banjir

Rep: Esthi Maharani/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Banjir masih menggenangi sejumlah kawasan di ibu kota, Ahad (20/1).
Foto: FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/pd/13.
Banjir masih menggenangi sejumlah kawasan di ibu kota, Ahad (20/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah menggelontorkan dana setidaknya Rp2 triliun untuk menangani banjir di Jakarta dengan solusi yang permanen. Dana tersebut nantinya dialokasinya untuk beberapa proyek dan program jangka menegah dan panjang.

“Untuk mengurangi bencana banjir yang berdimensi strategis, jangkamenengah dan jangka panjang, kami alokasikan nanti Rp2 triliun,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar konferensi pers di bantaran kali ciliwung, Ahad (20/1).

Dana cukup besar itu disepakati setelah dilakukan rapat terbatas antara pemerintah pusat, DPR, dan Pemda DKI. Dijelaskan Presiden SBY, dalam ratas tersebut diputuskan untuk menangani dan mencegah banjir besar melanda Jakarta lagi, solusinya yakni perlu irisan atau sodetan dari Kali Ciliwung.

“Setelah kalkulasi anggaran yang tersedia dan skala prioritas maka saya memutuskan dan semua sepakat melakukan apa yang telah saya sampaikan," ujarnu. Tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, lanjut presiden, diperlukan irisan atau sodetan dari kali Ciliwung yang setiap tahun meluarkan airnya, membanjiri arah Kanalyang ada di sebelah timur yaitu Kanal Banjir Bagian Timur.

 Ia mengatakan ketika Jakarta mengalami banjir pada pekan ini ini, Kanal Banjir Barat (KBB) bisa menampung aliran sungai yang ada, tidak sampai menimbulkan kerusakan berarti. Tetapi, Kanal Banjir Timur (KBT) relatif tidak terisi.

 

Menurut dia jika beban aliran air bisa dibagi ke dua kanal tersebut maka dampaknya bisa diminimalisasi. Dari kalkulasi yang dilakukan, SBY menegaskan pembuatan sodetan kali Ciliwung menjadi prioritas utama.

Ia menekgaskan realiasainya harus dimulai tahun ini dan diperkirakan harus selesai pada pertengahan 2014. Biaya yang dikeluarkan untuk itu sekitar Rp500 miliar.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi V DPR, dengan Menkeu, Menteri PU, untuk memastikan anggaran bisa tersedia, kemudian segera kita mulai kerjakan tahun ini," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement