REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menggelar rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda) di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025). Agenda utama mencakup evaluasi pemda, pelaksanaan otonomi daerah, serta aspirasi terkait penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, Tito menjelaskan tentang perhatian Kemendagri dan Komite I terhadap beberapa isu, termasuk kemungkinan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dengan skala prioritas. Tito menegaskan, proses DOB tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan daerah, tetapi juga kesiapan fiskal nasional.

"Permasalahan utama DOB adalah kesiapan anggaran. Untuk itu, kami menyarankan Komite I DPD RI berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan," ujar Tito kepada awak media.

Selain DOB dan TKD, Mendagri dan Komite I juga menyepakati perlunya penguatan program percepatan pembangunan Papua. Tito menerangkan, pemerintah wajib memastikan pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi orang asli Papua, yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

Pemenuhan keenam SPM tersebut membutuhkan harmonisasi kebijakan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di wilayah Papua. "Instrumen percepatan sudah dibentuk melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilantik Presiden. Komite ini akan mengoordinasikan dan menyelaraskan program pusat dan daerah," kata Tito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika