REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras vonis 16 tahun penjara terhadap mantan pejabat peradilan, Zarof Ricar, yang dijatuhi hukuman dalam kasus suap dan gratifikasi. Menurut ICW, vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa, sekaligus tidak mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

"Penuntut umum yang menuntut 20 tahun penjara sudah cukup memenuhi rasa keadilan. Sebab, Zarof Ricar telah menjadi pintu masuk dari berbagai gratifikasi dan suap untuk hakim, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan," kata peneliti ICW, Erma Nuzulia, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (21/6/2025).

Meskipun demikian, ICW tetap mengapresiasi aspek vonis yang merampas harta kekayaan Zarof, termasuk emas dan uang yang diperoleh dari proses pengurusan perkara.

Lebih lanjut, ICW juga menyoroti pola hukuman terhadap pejabat peradilan yang dinilai masih terlalu lunak. Erma mengungkapkan, rata-rata vonis untuk pejabat peradilan yang terbukti menerima suap 'hanya' tujuh tahun, dengan nominal korupsi sekitar Rp 1 miliar.

"(Ada contoh kasus) Setyabudi Tejocahyono menerima suap sebesar USD 18.400 (sekitar Rp 180-an juta di tahun 2013). Setyabudi Tejocahyono kemudian divonis 12 tahun penjara. Kami memandang, dengan jumlah uang suap sebesar ratusan juta saja dapat dipidana hingga 12 tahun. Sehingga, sudah sepatutnya Zarof Ricar dijatuhi vonis maksimal, bukan malah memotong pidananya (dari tuntutan jaksa)" tegas Erma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika