REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia dengan berbagai langkah konkret. Di antaranya adalah pemangkasan birokrasi hingga efisiensi anggaran yang berpihak pada rakyat.

Presiden dalam pidatonya di peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Jakarta, menekankan bahwa pemerintah akan bekerja tanpa henti untuk meningkatkan penghasilan rakyat hingga menghilangkan kelaparan.

"Anak orang miskin tidak boleh miskin, itu tekad kami. Anak orang miskin dia harus nanti bangkit dan nanti membantu orang tuanya," ujar Presiden Prabowo, Kamis (13/3/2025).

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah telah menyusun strategi untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu langkah nyata yang kini ditempuh pemerintah adalah reformasi dalam distribusi pupuk bagi para petani.

Presiden mengungkapkan bahwa selama ini distribusi pupuk dihambat oleh 145 regulasi, 38 tanda tangan gubernur, 500 kepala daerah, serta beberapa kementerian. Hal ini menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu.

"Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter-muter sampai tidak jelas ujungnya di mana," katanya.

Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dan pengelolaan kekayaan negara yang lebih baik agar Indonesia bisa bangkit menjadi negara maju. Kepala Negara meminta kesabaran dari seluruh rakyat Indonesia dan menegaskan bahwa pemerintah bekerja tanpa henti, siang malam tanpa libur, untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

"Kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik dan kita akan bangkit sebagai negara maju," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika