Sabtu 22 Feb 2025 09:11 WIB

Megawati Larang Retret Kader, Peneliti BRIN: Sebaiknya Ikut, Ingat Pepatah John F Kennedy

Kepala daerah PDIP dinilai hadapi dilema, ikut arahan Megawati atau pemerintah.

Sejumlah kepala daerah peserta retret yang mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) meneriakkan yel yel setibanya di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Sebanyak 450 kepala daerah dari seluruh Indonesia akan mengikuti retret mulai 21 hingga 28 Februari 2025.
Foto: ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Sejumlah kepala daerah peserta retret yang mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) meneriakkan yel yel setibanya di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Sebanyak 450 kepala daerah dari seluruh Indonesia akan mengikuti retret mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyarankan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut," kata Lili saat dihubungi Antara dari Jakarta, Sabtu.

Baca Juga

Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni 'Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins'  (Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai). "Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai," ujarnya.

Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema. Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.

Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib. "Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena," ujarnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement