REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik menegaskan komitmennya dalam menjaga kondusifitas daerah menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024. Ia pun meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya kolektif dalam mewujudkan Pilkada Serentak yang damai dan kondusif.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Selasa (15/10/2024). Dimulainya tahapan kampanye pada Pilkada Serentak di Kaltim, menurut Akmal, akan berpotensi menyebabkan gesekan karena perbedaan pilihan politik antar masyarakat.
Maka perlu dilakukan edukasi dan pemahaman agar masyarakat dapat berkontribusi melaksanakan hak-hak demokrasinya dengan tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berpegang teguh pada norma-norma, etika, dan rasionalitas.
“Pilkada 2024 pastinya akan menimbulkan potensi-potensi yang harus kita waspadai bersama. Baik tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang ada pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan serta mengelemenir isu-isu sosial yang mungkin akan berdampak kualitas demokrasi. Untuk itu pemerintah daerah dan ormas harus dioptimalkan. Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, atau pun kekerasan,” terang Akmal Malik.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) menurut Akmal, memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas daerah dalam suasana politik seperti sekarang. Ormas dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politik dengan cara damai, terbuka, dan saling menghormati perbedaan politik antar masyarakat.
“Kami mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan praktik demokrasi seperti Pilkada yang bebas dan adil. Kami yakin masyarakat Kalimantan Timur akan membangun harmonisasi, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah dalam kesatuan di Kaltim,” tandas Akmal.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) ini juga menekankan pentingnya olaborasi antara pemerintah dan ormas dalam mengidentifikasi isu-isu krusial dan menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang ada. Hal itulah yang akan menjadi modal utama dalam membangun harmonisasi di Benua Etam.
“Kami juga berharap kepada ASN baik pemerintah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga netralitas. Mari bersama-sama mendorong partisipasi politik dalam praktik demokrasi yang tengah berjalan jelang Pilkada Serentak di Kaltim,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika