Rupanya ide pemindahan ibu kota dari Jakarta ini kembali setelah Indonesia merdeka. Bahkan, pada 4 Januari 1946, ketika Kota Jakarta tidak aman akibat pertempuran dengan NICA yang ingin menjajah kembali Indonesia, Ibu Kota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta kabinetnya memerintah dari kota perjuangan hingga penyerahan kedaulatan pada 29 Desember 1949.
Wali Kota Jakarta Sudiro (1953-1958) menuturkan, ketika terjadi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Medan, kontingen PON Jakarta mendapat perlakuan yang mirip pemboikotan, termasuk oleh sopir becak bermotor. Tidak sedikit kecaman pada 1950-an dan 1960-an pada “Jakarta sentris” dan adanya permintaan agar ibu kota dipindahkan dari Jakarta. Bahkan, terjadi pula pemberontakan PRRI/Permesta yang mempunyai kaitan dengan isu-isu pusat dan daerah.
Bandung apalagi. Setelah suksesnya penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada 1955, Bandung pernah diusulkan menjadi ibu kota menggantikan Jakarta. Tapi, kala itu kota yang oleh Belanda dijuluki Parisj van Java atau Paris dari Jawa ini masih dianggap belum aman.
Louis Fischer dalam buku The Story of Indonesia, ketika berkunjung ke Indonesia tahun 1957, pernah menanyakan kepada seorang pejabat senior ABRI “Mengapa bukan Bandung saja ditetapkan sebagai ibu kota RI?”. Perwira tinggi yang tidak disebutkan namanya setuju, tapi tidak mungkin dilaksanakan karena banyak elemen DI/TII disekitarnya.
Pada masa Gubernur Sudiro (1953-1958) sudah ada gerakan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Sebelumnya, dengan UUD RIS, Jakarta dinyatakan sebagai ibu kota RIS. Dengan hapusnya RIS (Agustus 1950), tidak ada lagi ketetapan Jakarta sebagai ibu kota RI.
Menurut Sudiro, dalam buku ‘Kenang-kenangan Kepala Daerah Jakarta’, bukan hanya kaum politisi yang membicarakan tentang keharusan memilih dan menetapkan ibu kota baru, bahkan ahli kebatinan pun membincangkan ini. Waktu itu ada yang usulan agar ibu kota dipindah ke Magelang yang dikenal jadi lokasi Bukit Tidar yang merujuk legenda adalah “Pakunya Jawa. bahkan ke Palangka Raya (Kalimantan Tengah) yang kini banyak disebut-sebut. Baru pada masa Gubernur Soemarno -sesudah tahun 1960-- Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota melalui Penpres dan kemudian disusul dengan UU.
Saat itu juga, wacana pemindahan ibu kota RI ke Palangkaraya digagas oleh Presiden Sukarno sekitar tahun 1950-an. Wacana tersebut diungkapkan Presiden Soekarno saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah pada 1957, yang saat itu bernama Desa Pahandut. Keinginan merancang dan mempersiapkan Palangkaraya sebagai ibu kota negara, saat itu secara visioner telah dituangkan dalam rencana induk yang disusun Presiden Soekarno, di mana kota yang pernah diidamkan sebagai ibu kota negara tersebut memiliki luas 2.678,51 Km persegi dan jauh lebih luas dari Jakarta, yang luasnya hanya mencapai 661,52 km persegi.
Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menyebutkan penyelenggaraan Asian Games IV/1962 di Jakarta menggagalkan rencana tersebut. "Persiapan Asian Games menyebabkan rencana pemindahan ibu kota terbengkalai. Hingga 1965 ada peralihan kekuasaan sehingga ide ibu kota tidak terdengar lagi," kata dia dalam diskusi Polemik soal "Gundah Ibu Kota Dipindah", ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut dia, Bung Karno sangat serius memindahkan ibu kota karena ketika itu sudah ada desain sederhana tentang Palangka Raya menjadi ibu kota baru Indonesia. Bung Karno pun meninjau langsung ke Palangka Raya untuk menindaklanjuti wacana tersebut. Namun menjelang 1960-an, niat Bung Karno harus ditangguhkan karena ada tawaran Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV/1962.
"Bung Karno berpikir tidak mungkin itu (Asian Games IV/1962) diadakan di ibu kota baru yang sedang dibangun. Makanya, Jakarta dibangun hotel (Indonesia), Gedung Sarinah, bahkan patung selamat datang di Bundaran HI untuk ucapan selamat datang para atlet di Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika