Pada masa Presiden Soeharto, putranya Bambang Trihatmodjo, pada akhir 1996 meluncurkan gagasan membangun proyek raksasa di Jonggol, Bogor, sekitar 40 km dari Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, luasnya 28.834 hektare. Ketika dibangun proyek, kepadatan penduduk Jonggol rata-rata 414 jiwa per kilometer persegi. Mungkin ingin meniru Putra Jaya, ibu kota Malaysia, yang jaraknya berdekatan dengan Kuala Lumpur. Sayang, proyek prestisius ini tidak terwujud karena krisis moneter yang berlanjut dengan hengkangnya Pak Harto setelah berkuasa selama 32 tahun.
Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga punya sikap mendukung pemindahan ibu kota. Hal itu ia utarakan dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9) pagi pukul 10.00 waktu setempat. Salah satu yang mendorong SBY membuka kembali wacana pemindahan ibu kota adalah kunjungannya ke Ibu Kota Kazakhstan, Angsana.
Menurut SBY, sejatinya sudah sejak empat-lima tahun lalu ia mematangkan rencana pemindahan ibu kota. “Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibu kota kita, dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain,” kata SBY.
Waktu itu, kendati sudah muncul wacana pemindahan ibu kota, SBY memilih diam. Ia menyiratkan khawatir rencananya dicemooh. Menurut SBY, adalah kebiasaan di Indonesia memandang remeh ide baru. Meski melontarkan ide, SBY mengatakan belum tentu pemindahan ibu kota bakal menjadi tanggung jawabnya. Ia menilai, pemindahan lebih kepada tugas penerus-penerusnya sebagai presiden.
Benar saja, pada era Presiden Joko Widodo kemudian wacana pemindahan ibu kota diseriusi. Proyek-proyek sudah berjalan, dan investasi kabarnya menanti masuk. Bagaimanapun, belakangan rencana kepindahan kantor Presiden ke lokasi itu juga kembali ditunda karena infrastruktur pendukung belum memadai. Jika kondisi tak segera membaik, bisa jadi ibu kota baru dan nasibnya jatuh di tangan Prabowo Subianto yang dilantik akhir tahun ini.