REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia menegaskan tetap mempertahankan hak rakyat Palestina termasuk dalam sidang-sidang internasional. Demikian disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam Sidang Dewan Rakyat di Kuala Lumpur, Selasa. 

Ia mengatakan pendirian Malaysia soal perjuangan rakyat Palestina, khususnya Gaza, tetap tegas.  Termasuk dalam sidang-sidang internasional ketika berhadapan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Sepang Fumio Kishida, termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang belum lama ini.

Anwar mengatakan bahwa Pemerintah Malaysia merupakan satu-satunya yang menemui pimpinan Hamas secara terbuka, walaupun kemudian mendapat tekanan.

“Tetapi saya rasa ini satu hal yang harus kita lakukan, dan kita pertahankan kedudukan Hamas, seperti perjuangan (Nelson) Mandela di Afrika Selatan dan lain-lain,” ujar Anwar Ibrahim.

Ia juga mengatakan terkait pendirian mengenai perusahaan Israel juga paling tegas dalam sejarah pemerintahan Malaysia. Ini karena perusahaan Israel terus beroperasi hingga tahun lalu.

“Hanya pemerintahan Madani yang memutuskan untuk memberhentikan semua perdagangan langsung, termasuk perusahaan Zim (perusahaan perkapalan yang berpusat di Israel) yang memang menggunakan pelabuhan kita hingga 2023, yang diizinkan sejak 2022,” ujar Anwar.

Pernyataan itu menjawab pertanyaan anggota Parlemen Paya Besar Mohd Shahar Abdullah, terkait keputusan konsorsium perusahaan investasi berkaitan dengan pemerintah terhadap penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad (MAHB) kepada Global Infrastucture Partners (GIP).

Ikuti Whatsapp Channel Republika