REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih angkat bicara mengenai wacana peleburan KPK dengan Ombudsman. Najih menegaskan lembaganya belum pernah mendengar pembahasan wacana tersebut.
"Ombudsman RI belum pernah mengetahui ada pembahasan hal tersebut dan belum pernah ada pihak-pihak yang mengajak membahas hal tersebut," kata Najih kepada Republika, Jumat (5/4/2024).
Najih menegaskan lembaganya mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Hal itu dilakukan salah satunya demi perbaikan pelayanan publik.
"Ombudsman RI terus mendukung setiap usaha-usaha pencegahan maladministrasi dan pencegahan korupsi, sebagaimana tugas dan wewenangnya dan menghormati setiap upaya-upaya perbaikan melalui regulasi dan program-program terkait," ucap Najih.
Ombudsman juga pada prinsipnya menyinggung agar wacana peleburan KPK-Ombudsman perlu dikaji dari sisi keilmuan dan politik hukumnya.
"Terhadap wacana peleburan tersebut perlu diapresiasi untuk pengembangan pengetahuan dan pembentukan politik hukum yang berkemajuan untuk kemaslahatan bangsa," ujar Najih.
Selain itu, Najih menegaskan Ombudsman RI tetap konsisten untuk bekerja sesuai Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Najih menekankan tugas dan fungsi Ombudsman RI tak akan melenceng dari aturan itu.
"Atas wacana tersebut Ombudsman RI menghormati politik hukum yang menjadi ranah kewenangan badan pembuat undang-undang," ucap Najih.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapatkan informasi adanya pembahasan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menjadikan KPK sebagai lembaga pencegahan lewat penggabungan antara KPK dengan Ombudsman. Dengan perubahan tersebut, artinya KPK tidak lagi mengusut tindak pidana korupsi dan hanya mencegah perbuatan rasuah.
Di sisi lain, para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengkritik pedas wacana peleburan KPK dengan Ombudsman. Wacana tersebut dinilai sebagai upaya menghancurkan KPK.
"Wacana peleburan tersebut menunjukan bahwa adanya grand design yang telah dibuat sejak revisi UU KPK untuk menghancurkan KPK benar adanya," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha dalam keterangannya pada Kamis (4/4/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
