REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus) Wilayah Jawa Timur gelar focus group discussion tentang penguatan literasi politik dan konsolidasi damai pasca Pemilu 2024 pada Kamis (28/3/2024) sore di Komunitas Coffee Space, Gubeng, Surabaya. Kegiatan yang bertajuk Seri Politik ini dihelat dalam upaya memutus rantai polarisasi dan konflik pascapemilu.
Focus group discussion dengan tajuk ‘Komitmen Pemuda Dorong Rekonsiliasi dan Konsolidasi Damai Pasca Pemilu 2024’ ini dikemas menjadi dialog interaktif. Hadir sebagai pemateri pada kesempatan itu antara lain Sekretaris Daerah Bemnus Jawa Timur, Daming Laisow, Ketua Puskopi Universitas Dr. Soetomo, Dr. Vieta Imelda Cornelis, dan Koordinator Pemilu Berintegritas, Refi Achmad Zuhair.
Dalam penjelasannya, Sekretaris Daerah Bemnus Jawa Timur, Daming Laisow, mengungkapkan bahwa pemuda memiliki peran strategis bukan hanya sebagai garda depan kontrol demokrasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk merawat kerukunan, keutuhan, dan keakraban warga negara. Salah satunya, dengan penguatan literasi politik dan konsolidasi damai.
“Pasca proses politik elektoral bernama Pemilu, publik Indonesia dihadapkan pada potensi keterbelahan dan polarisasi. Konflik politik dukungan terus meruncing hingga berimbas pada harmonisasi warganegara. Tentu ini pola sosial yang berbahaya bagi integrasi bangsa,” terang alumnus hukum Dr. Soetomo itu.
“Persis pada titik itu, pemuda, milenial, dan mahasiswa memiliki peran urgen untuk menjadi perekat keakraban berwarganegara, utamanya pasca Pemilu 2024. Ruang publik dan ruang digital tak sedikit yang mewartakan narasi perpecahan akibat dukungan politik, pemuda harus tampil untuk meng-counter itu,” lanjut Daming.
Menurut Daming, polarisasi di masyarakat bawah akibat imbas dari konflik politik kalangan elit atas. Pasca KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, narasi-narasi propagandis terus muncul di ruang-ruang publik hingga maya.
“Meski KPU sebagai lembaga paling legitimate telah resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, tetapi ketegangan politik justru makin menjadi. Hingga kini sengketa Pemilu 2024 dalam proses sidang di MK. Masyarakat dan elit mestinya berusaha mendinginkan suasana politik dengan cara menyampaikan narasi menyejukkan,” kata dia.
“Gugatan sengketa Pemilu di MK tentu sesuai dengan prosedur konstitusi. Problemnya, perdebatan tidak produktif dan cenderung agitatif tak perlu terus diproduksi. Proses Pemilu 2024 yang cukup melelahkan selama dua tahun terakhir mestinya didinginkan dengan narasi keceriaan, penerimaan, dan keharmonisan dari para elit,” ujarnya menambahkan.
Sebab itu, Daming menilai rekonsiliasi kebangsaan harus menjadi isu utama yang harus terus disampaikan hari ini. Rekonsiliasi, kata dia, berusaha menempatkan persatuan dan integritas bangsa di atas kepentingan politik lima tahunan.
“Kami dan segenap pemuda dan mahasiswa, utamanya yang tergabung dalam Bemnus Jawa Timur, mengajak semua pihak untuk berhenti menebar agitasi dan provokasi. Kita mendorong terciptanya rekonsiliasi dan konsolidasi damai semua pihak, baik calon, simpatisan, tim pemenangan. Rekonsiliasi adalah jembatan menuju harmoni,” kata dia.
Dijelaskan Daming, rekonsiliasi nasional pasca Pemilu 2024 menemukan momentumnya pada Ramadhan ini. Bahkan, dalam agama Islam, bulan Ramadhan mempunyai aspek historis yang menyiratkan pesan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan.
“Pemilu memang mensyaratkan kompetisi hingga berujung konflik. Di bulan yang penuh berkah ini, semua itu harus diluruhkan. Kita harus menyemai dan merajut kembali persaudaraan yang nyaris koyak oleh kepentingan politik. Sebagai bangsa Indonesia, kita perlu menyadari bahwa kita diikat oleh simpul persatuan. Makanya, rekonsiliasi nasional menjadi fardhu ‘ain,” tegasnya.
Kegiatan FGD Seri Politik itu diikuti oleh ratusan peserta dari beragam latar belakang. Setelah sesi dialog, kegiatan dilanjut dengan pembacaan deklarasi yang memuat lima poin komitmen. Deklarasi dibacakan oleh Sekretaris Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur dan diikuti oleh semua peserta. Kegiatan ditutup dengan buka bersama.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengajak semua pihak untuk menghargai proses politik yang terjadi saat ini setelah Pemilu 2024 berlangsung.
Menko Polhukam menilai tidak ada intervensi dalam pemilu. Jika saat ini ada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, itu adalah bagian dari mekanisme politik.
"Itu mekanisme politik. Kita ikuti saja dan harus hargai semua proses dan dinamika politik yang ada," katanya saat Safari Ramadhan 2024 di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, demikian dilansir dari Antara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
