REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjalin kerja sama pemanfaatan perpustakaan serta program tematik literasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota. Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz dan Ketua KPU Mochammad Afifuddin meneken nota kesepahaman (MoU) di Ruang Sidang KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin (8/9/2025).
Kepala Perpusnas Aminuddin menyatakan, pemilihan umum sangat mengesankan baginya. Pasalnya, ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang ikut mengawal jalannya proses pemilihan.
Dia menyampaikan, penandatanganan MoU menjadi langkah strategis dalam memperkuat literasi pemilih di Indonesia. Aminuddin menjelaskan, pentingnya sinergi antara lembaga literasi dan penyelenggara pemilu dalam membangun pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab untuk menghasilkan wakil rakyat yang juga cerdas dan memiliki tanggung jawab yang benar.
"Untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada calon pemilih tentang tanggung jawab memilih calon-calon wakil rakyat dan calon-calon pemimpin bangsa," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Dia menyoroti tiga hal mendasar yang perlu diperkuat untuk memastikan literasi pemilu dan pileg berjalan efektif dan berkelanjutan. Pertama, mekanisme penyelenggaraan literasi harus dirancang jauh sebelum masa pemilu agar pendidikan pemilih berlangsung berkelanjutan.
Kedua, durasi kegiatan literasi perlu diperpanjang agar tidak bersifat sesaat sehingga membentuk pemahaman yang mendalam. Aminuddin memyebut, kalau tidak dilakukan terus-menerus maka akan mudah dilupakan.
"Upaya untuk melakukan kegiatan secara terus menerus itu memberikan dampak yang jauh lebih besar, pengaruh yang lebih kuat terhadap pemikiran calon-calon pemilih," jelasnya.
Ketiga, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya Perpusnas dan KPU. "Karena seluruh elemen masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kemartabatan dari proses pemilihan umum itu tentu harus terlibat," kata Aminuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika