REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengintegrasikan seluruh layanan digital kementerian dan lembaga dalam satu layanan aplikasi terpadu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan seluruh kementerian agar segera mengintegrasikan layanan di berbagai aplikasinya ke portal nasional, INA Digital paling lambat pada Mei 2024.
"Dalam jangka pendek Presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian selambat-lambatnya pada bulan Mei segera mengintegrasikan berbagai aplikasi dipindah untuk disambungkan portal nasional," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Menurut Azwar Anas, Presiden memerintahkan agar tidak boleh ada aplikasi lain, selain INA Digital. Integrasi layanan digital ini akan diprioritaskan untuk sembilan kementerian terlebih dahulu. Sedangkan kementerian lainnya akan diintegrasikan secara bertahap.
Ada sembilan layanan prioritas yang nantinya tersedia di dalam portal INADigital, yakni di antaranya administrasi kependudukan, program Indonesia pintar dan kartu Indonesia pintar kuliah, antrian rumah sakit, registrasi dokter, surat tanda registrasi (STR), sertifikasi vaksin dan imunisasi, izin penyelenggaraan event di kepolisian, cek bantuan sosial, dll.
Ia mengatakan, saat ini masyarakat harus mengunduh berbagai aplikasi untuk mengakses tiap layanan. Dengan satu portal terpadu ini, maka nantinya masyarakat cukup mengunduh satu aplikasi untuk berbagai layanan.
"Jadi rakyat sibuk banyak aplikasi bukan rakyat jadi lebih mudah tapi rakyat harus unduh satu-satu. Kalau pertanahan di Kementerian Pertanahan, kalau kesehatan di Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Terkait kendala anggaran, Presiden menginstruksikan agar segera diselesaikan. Jokowi meminta sejumlah kementerian membantu mendukung penyelesaian masalah anggaran, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dll.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar seluruh pemda juga mengintegrasikan seluruh layanannya dalam satu portal. Menurut Azwar Anas, Presiden tidak ingin ke depannya ada belanja teknologi dan aplikasi di berbagai kementerian yang tidak efisien.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, pengintegrasian layanan digital pemerintah ini untuk memberikan layanan publik yang transparan dan lebih cepat. Kemenkominfo sendiri tengah menyiapkan pusat data nasional yang akan diresmikan pada Agustus mendatang.
"Mudah-mudahan di bulan Agustus ini kita akan resmikan pusat data nasional pertama di Cikarang, karena ada tiga, satu di Batam, satu lagi di IKN (Ibu Kota Nusantara)," kata dia.
Ia mengatakan, ada 27 ribu aplikasi yang harus diintegrasikan dari seluruh kementerian dan lembaga, dan juga pemerintah daerah.
"Nanti diharapkan dalam satu handphone semua layanan sosial pendidikan semuanya ada, sehingga kecepatan layanan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat bisa lebih baik lagi," ujar Budi Arie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
