REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak setuju dengan keterlibatan Presiden Jokowi alias 'Pak Lurah' dalam penentuan cawapres Pilpres 2024. Hal itu disampaikan karena Yusril mengetahui bahwa Prabowo akan mengonsultasikan nama-nama kandidat cawapres kepada Jokowi. 

"Menurut saya, sebenarnya tidak perlu ada hal-hal seperti itu. Jadi, politik itu jangan terkesan menimbulkan satu dinasti dan jangan ada restu-restuan (presiden) seperti tadi itu," kata Yusril ketika jumpa awak media di Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023). 

Menurut dia, kandidat cawapres tidak perlu mendapatkan restu presiden pejawat. Yang diperlukan justru komitmen kandidat tersebut untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan baik selama Pemerintahan Jokowi. 

Dia pun menegaskan, untuk memastikan keberlanjutan program/pembangunan, presiden tidak perlu sampai menjadikan anak sendiri sebagai pengganti. "Kontinuitas memang harus ada, tapi kontinuitas tidak dalam artian orang atau keturunannya," kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu. 

Yusril mengaku mengetahui langsung dari Prabowo soal rencana mengonsultasikan kandidat cawapres kepada Presiden Jokowi itu. Kepada Yusril, Prabowo mengaku akan menjadikan petunjuk Pak Lurah itu sebagai landasan dalam memilih sosok cawapres. 

"Pernah satu kali, beliau (Prabowo) mengatakan nanti sejumlah nama (kandidat cawapres) akan beliau konsultasikan dengan Pak Lurah. Dan nanti apa petunjuk Pak Lurah itu akan menjadi dasar bagi beliau untuk memutuskan siapa pasangan calon wakil presiden yang akan dipilih," kata Yusril. 

Kendati begitu, lanjut Yusril, Prabowo juga berkata kepada dirinya bahwa penentuan cawapres akan dilakukan lewat musyawarah dengan melibatkan semua ketua umum partai politik pendukung. Sebagai gambaran, KIM terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PBB, Partai Gelora, dan Partai Garuda. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika