REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Fauziah Mursid, Antara

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) paa Ahad (17/9/2023) sore melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa barat. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju.

SBY ditemani oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan tersebut, Demokrat yang dipimpin SBY, menyampaikan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang memutuskan untuk mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat, yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya lewat keterangannya, Ahad (17/9/2023) malam.

Pengamat politik, Adi Prayitno menilai, keputusan Demokrat melabuhkan dukungannya kepada Prabowo membuat agenda perubahan Partai Demokrat selesai. "Saya kira agenda perubahan yang selalu digaungkan Demokrat wassalam," kata Adi kepada Republika, Senin (18/9/2023).

Ia menilai, sudah tidak mungkin lagi Partai Demokrat terus-menerus menggaungkan agenda-agenda perubahan. Apalagi, Adi menekankan, terus bersikap galak terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti sebelumnya. 

Adi mengingatkan, masyarakat sudah memahami, bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang selalu mengidentifikasi dirinya paling dekat dengan Jokowi. Terutama, untuk mendapatkan faedah elektoral.

Maka itu, ia merasa, akan menjadi agak lucu dan agak aneh jika Partai Demokrat yang sudah bagian jadi koalisi Prabowo yang pro-Jokowi terus menerus mengkritik Jokowi. Bahkan, sikap itu akan jadi kontraproduktif.

Dalam konteks itu, ia meyakini, Partai Demokrat ke depan akan bersikap lebih tenang terhadap Presiden Jokowi. Partai Demokrat tidak akan lagi menyerang Presiden Jokowi dan tidak akan lagi khutbah tentang perubahan.

Sebab, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia mengingatkan, apapun judulnya Demokrat harus tegak lurus dengan keputusan politik koalisi Prabowo. Yang mana, menyatakan menjadi bagian dari Presiden Joko Widodo.

"Harus sami'na wa atho'na. Oleh karena itu, jargon perubahan dari Demokrat wasallam, selesai," ujar Adi.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai Partai Demokrat perlu menjelaskan kembali visi perubahannya setelah memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Menurut Umam, tagline perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat menemui tantangan, karena Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung visi keberlanjutan dari program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

"Tantangan (Partai) Demokrat adalah bagaimana meletakkan konsep dan tagline perubahan untuk perbaikan yang mereka usung agar bisa melebur dengan semangat keberlanjutan yang diusung Koalisi Indonesia Maju," kata Umam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan apabila Partai Demokrat dapat menempatkan visi perubahan itu sebagai manifestasi konsep perubahan dan keberlanjutan (change and continuity), maka partai dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak akan menemui masalah untuk melebur dengan Koalisi Indonesia Maju.

Ikuti Whatsapp Channel Republika