REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Almuzammil Yusuf, angkat bicara soal pernyataan Partai Demokrat yang menyebut Partai Nasdem bersepakat untuk menjadikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan. Ia menyampaikan empat poin sikapnya terkait kabar tersebut.

Pertama, PKS menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam koalisinya, tetapi belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama.

"Kedua, sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024," ujar Almuzammil lewat keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," sambungnya.

Poin ketiga, PKS  berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bahwa dalam keputusan terkait bakal calon wakil presiden (cawapres) ditentukan oleh Anies.

"Keempat, kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia," ujar Almuzammil.

Demokrat sebut duet Anies-Cak Imin ditentukan sepihak ...

Ikuti Whatsapp Channel Republika