Rabu 30 Aug 2023 18:38 WIB

Atasi Polusi Udara, Legislator Sebut Panggil Pawang Hujan Hingga Pindah ke IKN

Anggota DPR berkelakar soal mengatasi polusi dengan pawang hujan dan pindah ke IKN.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Mobil kepolisian menyemprotkan air untuk membersihkan debu akibat polusi udara. Anggota DPR berkelakar soal mengatasi polusi dengan pawang hujan dan pindah ke IKN.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Mobil kepolisian menyemprotkan air untuk membersihkan debu akibat polusi udara. Anggota DPR berkelakar soal mengatasi polusi dengan pawang hujan dan pindah ke IKN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edy Wuryanto berkelakar soal cara mengatasi polusi udara di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Salah satu kelakarnya adalah memanggil pawang hujan, agar hujan dapat membersihkan polusi dan mencegah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

"Hemat emisi industri kendaraan bermotor, pengendalian debu teorinya memang seperti itu, tapi implementasinya kan susah. Kita tinggal nunggu pawang hujan ini ya, Jakarta hujan, ISPA turun ini, tapi kalau tidak ada hujan ya ISPA terus," ujar Edy dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Rabu (30/8/2023).

Baca Juga

Ia juga mengusulkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mensosialisasikan penggunaan masker. Menurutnya, masker dapat mencegah masyarakat terhindar penyakit pernapasan akibat polusi udara.

"Atau percepatan pindah IKN, ini polusi udara di Jakarta bisa terkendali. Atau ngundang pawang hujan yang dulu di Sirkuit Mandalika, itu kita bawa ke Jakarta biar hujan lalu polusi udaranya terkendali," ujar Edy.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris melihat belum adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi udara. Sebab, setiap kementerian/lembaga menjalankan kebijakannya sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi satu sama lain.

Salah satunya saat Budi menyampaikan pandangannya terkait solusi permasalahan polusi udara di sektor kesehatan. Namun, pandangannya itu belum menjadi sebuah kebijakan dan disinergikan dengan kementerian lain.

"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," ujar Charles.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi sejumlah persoalan. Sebab masalah polusi udara baru menjadi perhatian pemerintah ketika hal tersebut viral di media sosial.

"Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah," ujar Charles.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement