REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini masih mengkaji secara komprehensif sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN). Hal ini karena sistem WFH ini dinilai menjadi salah satu alternatif mengatasi polusi udara di Jabodetabek yang memburuk beberapa waktu terakhir.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menilai perlunya formula yang tepat untuk mengimplementasikan sistem WFH bagi ASN. Menurutnya, jangan sampai ketika WFH diberlakukan, justru dianggap istirahat di rumah.

"Soal WFH ASN ini sedang kita kaji secara komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah,” kata Azwar dalam keterangannya di Istana Wapres dikutip pada Selasa (15/8/2023).

Karena itu, beberapa pertimbangan yang dikedepankan Pemerintah sebelum menerapkan sistem WFH untuk ASN mulai dari urgensi, sistem dan dampak terhadap pelayanan publik. Kajian juga ingin memastikan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan sistem WFH dan mana yang tidak.

“Nah nanti ada kriteria, mana yang memang bisa di-WFH mana yang tidak, itu sesuai dengan beberapa, teman-teman sedang mengusulkan, oh kalau kinerjanya sampai di sini dia bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi maka dari manapun dia bisa bekerja,” ungkap Azwar.

Sehingga, perubahan sistem WFH tidak menganggu pelayanan publik. Sebab, Azwar khawatir jika sistem WFH ini membuat kinerja ASN menurun karena hanya digunakan untuk istirahat tanpa mengerjakan tugas-tugasnya.

"Kalau kinerjanya tidak tinggi nanti diberi WFH di rumah bukan WFH, jangan-jangan istirahat. Nah ini semua lagi dikaji," ujarnya. "Sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika