REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praxis kembali menggelar survei independen untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilu 2024 dan Korelasinya dengan Pertumbuhan Ekonomi.
Survei ini dilakukan pada 14-17 Juli 2023 terhadap 1.108 responden dengan rentang usia 17 sampai 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia. Didukung oleh Public Affairs Forum Indonesia (PAFI), survei ini menghasilkan beberapa temuan menarik
Pertama, lebih dari sepertiga responden ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Kedua, banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi paling penting (73,29%), diikuti dengan mudahnya akses ke layanan dasar (71,84%) serta murahnya harga BBM dan bahan pokok (51,17%). Sedangkan meningkatnya perdagangan internasional berada di urutan terakhir (25%).
53% responden tidak puas akan tingkat kesetaraan pendapatan di Indonesia saat ini
Keempat, menghindari hak pilih disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi alasan paling penting untuk menggunakan hak pilih (56,5%). Sedangkan tidak menginginkan salah satu pasangan capres dan cawapres menang berada di urutan terakhir (7,49%).
Kelima, debat terbuka (62,64%) dipilih sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi responden dalam memilih pemimpin saat pemilu, sementara dukungan politik/endorsement berada di urutan terakhir (12,27%).
Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan, dalam survei ini, pihaknya ingin menggali lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap pemilu 2024 dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.
"Saya percaya temuan menarik dari survei ini dapat mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan hak pilihnya sehingga ekosistem demokrasi yang sehat dapat terjaga,” ujarnya seperti dilansir pada Sabtu (5/8/2023)?.
Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga responden ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan 34,84 persen mengaku setuju, dan 26,26 persen tidak setuju.
53% responden tidak puas akan tingkat kesetaraan pendapatan di Indonesia saat ini
Keempat, menghindari hak pilih disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi alasan paling penting untuk menggunakan hak pilih (56,5%). Sedangkan tidak menginginkan salah satu pasangan capres dan cawapres menang berada di urutan terakhir (7,49%).
Kelima, debat terbuka (62,64%) dipilih sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi responden dalam memilih pemimpin saat pemilu, sementara dukungan politik/endorsement berada di urutan terakhir (12,27%).
Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan, dalam survei ini, pihaknya ingin menggali lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap pemilu 2024 dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.
"Saya percaya temuan menarik dari survei ini dapat mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan hak pilihnya sehingga ekosistem demokrasi yang sehat dapat terjaga,” ujarnya.
Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga responden ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan 34,84 persen mengaku setuju, dan 26,26 persen tidak setuju.
Head of Research DBS Group Maynard Arif membagikan pandangannya. “Dilihat dari berbagai perspektif, pemilu memiliki dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Investor cenderung menunggu untuk berinvestasi hingga seluruh capres dan cawapres diumumkan.
Dilansir dari Antara, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
