REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggeser Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mungkin terjadi. Jika Munaslub terjadi, ia menilai ada satu sosok yang paling tepat mengisi posisi tersebut, yakni Luhut Binsar Panjaitan.

"Siapa yang selevel dengan Pak Airlangga, ya Opung, Luhut Binsar Panjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat," ujar Ridwan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Di Kabinet Indonesia Maju, Luhut merupakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) yang selevel dengan Airlangga yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Luhut saat ini juga menduduki posisi Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar.

"Kalau sekarang menurut pendapat saya karena ini tinggal enam bulan sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat, sudah super, hebat lagi," ujar Ridwan.

Selain Luhut, ia juga menyinggung nama Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Dewan Pakar Partai Golkar sendiri telah mengeluarkan tiga poin rekomendasi kepada Airlangga dan DPP Partai Golkar. Pertama, Airlangga diminta segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden (capres) paling lambat sampai akhir Agustus mendatang.

Kedua, Partai Golkar diminta membentuk poros baru yang menjadi kendaraan politik Airlangga untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Terakhir, membuat program 'Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat', untuk mensosialisasikan dirinya di daerah-daerah.

Jika rekomendasi pertama dan kedua tak terlaksana, musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mungkin terjadi. Sebab, Munaslub bukan merupakan hal yang haram dalam partainya.

"Jadi Munaslub itu adalah jawaban dari nomor satu. Kapan jawaban (dari rekomendasi poin satu dan dua) itu dilaksanakan? Agustus. Karena kalau tidak sudah terlambat sudah," ujar anggota Komisi VII DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika