REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Korbid Polhukam DPP Partai Golkar 2016-2017, Yorrys Raweyai, menilai musyawarah nasional luar biasa (munaslub) merupakan jalan keluar untuk melahirkan solusi dari persoalan turunnya elektabilitas Partai Golkar jelang Pemilu 2024. Munaslub juga dianggap sebagai momentum untuk mengevaluasi kerja sang ketua umum yang tak cukup mampu mendongkrak Partai Golkar.
"Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," kata Yorrys dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).
Yorrys mengatakan, pelaksanaan munaslub akan lebih bermanfaat daripada mempertahankan kepemimpinan Airlangga Hartato. Dia merasa khawatir jika kondisi yang ada seperti saat ini terus dibiarkan, yang justru bakal terus membuat partai berlambang pohon beringin itu semakin terpuruk.
Di samping itu, dia juga berpandangan jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan munaslub adalah pihak yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
"Jika ada pihak yang menyatakan Partai Golkar saat ini sedang 'baik-baik saja', maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang," kata dia.
Dia juga menekankan, munaslub bukanlah hal yang haram dilakukan oleh suatu partai politik (parpol), terlebih bagi Golkar yang dia sebut sebagai partai modern. Menurut dia, munaslub justru dapat menjadi peringatan bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuat partai berada di tangan anggotanya.
"Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu," kata dia.
Yorrys menuturkan, publik menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar. Karena itu, dia menyebutkan, munaslub dapat menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di Golkar.
Apalagi, kata dia, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga untuk meningkatkan elektabilitas partai. Yorrys menduga Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar.
Kendati demikian, Yorrys tak menampik ada sejumlah syarat pelaksanaan munaslub. Beberapa di antaranya, yakni partai dalaim keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian, DPP tidak melaksanakan amanat munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Munaslub itu sendiri membutuhkan legitimasi dua per tiga DPD Provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.
"Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya 'garang' di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal," jelas dia.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengamini adanya rapat internal di kediaman Agung Laksono, Ahad (9/7/2023) lalu. Rapat membahas sejumlah rekomendasi Pemilu 2024. Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu adalab terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
