Rabu 12 Jul 2023 12:26 WIB

Sindir Golkar, Pengamat: Partai 'Runner Up' Pileg Kok Gak Bisa Bikin Poros Sendiri

Pengamat sebut Golkar sebagai runner up Pileg harus bisa buat poros koalisi sendiri.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan
Kampanye Partai Golkar (ilustrasi). Pengamat sebut Golkar sebagai runner up Pileg harus bisa buat poros koalisi sendiri.
Foto: foto : dok. Republika
Kampanye Partai Golkar (ilustrasi). Pengamat sebut Golkar sebagai runner up Pileg harus bisa buat poros koalisi sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinamika terjadi di Partai Golkar berkaitan dengan sikap partai berlambang pohon beringin itu yang tidak juga menentukan sikapnya di Pilpres 2024. Rapat pleno Dewan Pakar mengusulkan agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membuat poros baru demi menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar.

Pengamat dari lembaga Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai mulai terjadi kegelisahan di internal Golkar. Hal ini karena hingga saat ini tidak ada partai maupun koalisi yang tertarik berkongsi dengan Golkar dan memperhitungkan Airlangga sebagai salah satu kandidat capres maupun cawapres.

Baca Juga

Sementara, berdasarkan hasil musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar mendapuk Airlangga sebagai bacapres Golkar.

"Ini yang sepertinya membuat Golkar gelisah, sehingga Dewan Pakar itu mengusulkan supaya Golkar itu punya poros sendiri. Ini usulan rasional mengingat Golkar itu suara Pilegnya /runner up/ di DPR. Masa iya partai besar nomor 2 perolehan pilegnya 2019 yang lalu, nggak bisa bikin proses sendiri. Itu tentu menjadi kegelisahan yang ada di internal Golkar," ujar Adi dalam keterangannya kepada Republika, Rabu (12/7/2023).

Karena itu, hal ini yang mendasari Dewan Pakar dan internal Golkar mendorong Menteri Perekonomian itu membuat poros sendiri. Sehingga Golkar memiliki kendaraan politik sendiri menuju Pilpres 2024.

Pada Pileg 2019 Golkar memperoleh 12,31 persen suara nasional. Menurutnya, dengan perolehan kursi Golkar pemenang kedua di Pileg lalu, tidak semestinya membuat Golkar terlalu sibuk menawarkan diri ke koalisi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo.

\"Apapun judulnya Golkar ini partai berpengalaman, partai besar punya punya resource, punya SDM yang mestinya bikin poros sendiri dan bisa. Golkar nggak perlu sibuk datangin Prabowo datangin Ganjar menawarkan Airlangga sebagai cawapres misalnya,\" ujarnya.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, Golkar cukup meyakinkan PAN yang masih tersisa di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan belum menentukan koalisi di Pilpres.

\"Tinggal yakinkan PAN. Nah sepertinya ini yang sedang ingin dimunculkan oleh internal Golkar itu ya supaya nggak keilangan momentum. Supaya Golkar itu mengumumkan poros politiknya sendiri. tinggal yakinkan PAN selesai barang untuk menjadi poros sendiri,\" ujarnya.

Namun demikian, Adi tidak menampik Golkar tersandera dengan elektabilitas Airlangga yang tidak kunjung muncul secara signifikan. Beda dengan tiga bacapres lainnya seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang sejak pengumumannya membuat sejumlah partai merapat ke koalisi tersebut.

\"Airlangga ini PR terbesarnya karena elektabilitasnya nggak muncul secara signifikan. Wajar kalau kemudian tidak ada partai yang kelihatan tertarik untuk bergabung dan usung Airlangga. Partai-partai itu lebih suka dengan yang memiliki elektabilitas tinggi buktinya lebih merapat ke Anies, lebih merapat ke Prabowo dan lebih merapat Ganjar,\" ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendorong DPP Partai Golkar segera mengambil sikap untuk Pilpres 2024. Sebab, ketidakjelasan sikap dari pimpinan partai membuat kader-kader seakan terpaksa mendukung Airlangga sebagai bakal capres.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan, ada ketidakjelasan sikap Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto menjelan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketidakjelasan tersebut, menurut dia, dapat membuka peluang terjadinya munaslub untuk menggantikan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar.

\"Berpeluang juga karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,\" ujar Ridwan, di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement