REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, banyak suara kekhawatiran usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku cawe-cawe atau ikut campur. Jangan sampai kekhawatiran banyak pihak itu benar dan memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan dari pimpinan negara tersebut.

"Tidak lantas abuse of power. Nah, catat itu. Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, setback," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Partai Nasdem yang saat ini masih tergabung dalam pemerintahan Jokowi masih berpikir positif terkait cawe-cawe Jokowi. Dia berharap, ikut campur Jokowi memang dalam rangka kepentingan bangsa, seperti pemulihan ekonomi dan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang baik.

Indonesia, Sugeng menjelaskan, harus mampu menghadirkan demokrasi yang benar-benar dilaksanakan secara substansial dan konstitusional. Bukan semata-mata demokrasi prosedural yang hanya menekankan pada mekanismenya.

"Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya pencalegan pencapresan biar gagasanlah yang beradu di permukaan. Pak Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan, nanti kan kita breakdown. Kami tim kecil itu yang bertugas mem-breakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya," ujar Sugeng.

Namun, jika ikut campurnya Jokowi terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 benar, akan ada potensi tak netralnya alat-alat negara jelang hingga berakhirnya kontestasi. "Bayangkan kalau Presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan menjadi kekhawatiran kita," ujar Sugeng.

Kekhawatiran tersebut bukan hanya terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tetapi juga bersinggungan langsung dengan demokrasi di Indonesia. Banyak pakar dan intelektual juga menolak sikap Jokowi yang terlalu ikut campur terkait kontestasi nasional mendatang.

"Seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak apa istilahnya, harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain, sekali lagi, konstitusi kita berbeda, konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara kedudukannya sebagai dalam konteks politik ya dia harus netral," ujar Ketua Komisi VII DPR itu.

Pernyataan tegas disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya dengan para pimpinan media nasional. Jokowi menjawab suara yang selama ini menilainya cawe-cawe dalam urusan dengan partai politik.

"Untuk negara, saya cawe-cawe," ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5/2023). Ia pun menegaskan cawe-cawe yang dimaksudkannya itu adalah dalam urusan yang positif.

Dirinya mengaku akan cawe-cawe untuk memastikan perekonomian negara berjalan baik. Jokowi juga menyatakan harus cawe-cawe agar pemilu nanti bisa berjalan secara demokratis.

Termasuk dalam urusan mengundang para pimpinan parpol, ditegaskannya sebagai upaya untuk memastikan negara ini tetap berjalan baik pada masa mendatang. Hal yang disampaikannya dalam pertemuan dengan para pimpinan parpol, kata Jokowi, adalah soal kesempatan emas Indonesia yang tidak boleh dilewatkan.

"Tiga belas tahun ke depan sangat menentukan," ujar Jokowi menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika