REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu pemakzulan terhadap Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut diberitakan media internasional. Kantor berita Reuters yang awalnya pada Sabtu (22/11/2025), memberitakan desakan mundurnya Gus Yahya lantaran PBNU pernah mengundang cendikiawan AS pendukung Israel dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Agustus lalu, kemudian dilansir oleh media-media asing lain.

Dalam pemberitaannya, Reuters menyebut NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dengan anggota dan afiliasi lebih dari 100 juta orang. Mengutip risalah rapat PBNU pada Kamis (13/11/2025), Reuters, melaporkan bahwa, Gus Yahya diberi tenggat tiga hari untuk mundur atau dimakzulkan dari jabatan ketum.

Terungkap alasan desakan mundurnya Gus Yahya, yakni undangan terhadap seseorang "terafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional" untuk sebuah kegiatan internal dan dugaan mismanajemen keuangan organisasi. Gus Yahya yang telah menjabat sebagai ketum PBNU sejak 2021, tidak segera memberikan respons atas permintaan konfirmasi dari Reuters.

Pejabat NU Najib Azca kepada Reuters mengatakan, desakan terhadap Staquf terkait dengan undangan terhadap seorang cendekiawan, Peter Berkowitz untuk sebuah acara pelatihan internal organisasi pada Agustus. Staquf sudah meminta maaf atas undangan itu dan menyebutnya sebagai kekeliruan lantara dia tidak memeriksa secara teliti latar belakang Berkowitz,  sambil mengutuk "aksi genosida brutal Israel di Gaza"

Berkowitz diketahui sering membuat tulisan berisi dukungan terhadap agresi Israel di Gaza, termasuk tulisan pada September yang membantah tuduhan Israel melaksanakan genosida. Di seminar NU pada Agustus lalu, Berkowitz menjadi pembicara untuk tema sejarah politik Barat. Menurut Reuters, Berkowitz tidak segera merespons surat elektronik berisi permintaan konfirmasi terkait isu ini. 

Indonesia sebagai negara berpendukung Muslim terbesar di dunia, kerap mengutuk aksi Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza sejak perang pecah pada 2023. Indonesia sejak lama mendukung solusi dua negara dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika