REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyebut perbaikan jalan kabupaten/kota di daerah ini membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 5,5 triliun.

Sementara itu, kata Edy, anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk pembangunan jalan setiap tahunnya sekitar Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar.

"Memang kita ini punya 33 ribu kilometer jalan kabupaten/kota. Ada 13 ribu kilometer yang tidak layak jalan itu. Itu satu jalan dari 13 ribu kilometer yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi kemarin," ujarnya di Medan, Sumut, Selasa.

Edy Rahmayadi menghitung, jika perbaikan jalan per kilometer mencapai Rp 5 miliar, artinya perlu Rp 5,5 triliun untuk perbaikan jalan sepanjang 13 ribu kilometer.

"Kalau kita hitung, 13 ribu kilometer dari Rp 5 miliar per kilometer, berarti sudah Rp 5,5 triliun lebih. Nah, presiden membantu Rp 800 miliar," katanya

Mantan pangkostrad itu juga menjelaskan jalan kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk perbaikan adalah jalan dengan kondisi rusak total.

"Tuntutannya untuk jalan kabupaten/kota yang benar-benar rusak. Total rusak untuk dilalui untuk masyarakat adalah minimal Rp 5,5 triliun," katanya.

Sumatra Utara memiliki jalan provinsi sepanjang 3.005 kilometer. Dari total itu, kata Edy, ada sekitar 890 kilometer jalan yang membutuhkan perhatian yang cukup serius.

Namun, kata Edy lagi, Sumatra Utara hanya memiliki anggaran sebesar Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar per tahunnya.

Untuk itu, ia menargetkan agar jalan rusak di Sumatra Utara bisa mencapai kondisi minimal 69 sampai 75 persen. "Kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari total panjang jalan kita tadi itu. Untuk itu kita butuh uang, banyak hal yang sudah kita lakukan tetapi tidak bisa, rakyat butuh infrastruktur itu," ujarnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika