REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan akan ada sanksi tegas yakni pemecatan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus penjualan vaksin Covid-19. ASN tersebut salah satunya diduga bertugas di Dinas Kesehatan Sumut.
"Saya memang belum dapat info pastinya. Tapi ada laporan dua dokter yakni di Dinas Kesehatan Sumut dan dokter di rumah tahanan yang menyalahgunakan vaksin dengan menjual secara ilegal. Harus ada sanksi kalau benar yakni pecat," katanya di Medan, Jumat (21/5).
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan soal adanya informasi dari Polda Sumut yang menangkap oknum ASN terkait dugaan menjual vaksin Covid-19 secara ilegal. Vaksin yang harusnya untuk narapidana di rumah tahanan, justru diperjualbelikan di luar.
Oknum ASN di Sumut itu sedang diperiksa pihak kepolisian. Oknum ASN tersebut bertugas di Dinas Kesehatan Sumut dan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sumut.
Gubernur menegaskan, sanksi berupa pemecatan sesuai peraturan yang berlaku. Vaksin Covid-19, katanya, diberikan pemerintah untuk masyarakat agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan.
"Nah, malah dilakukan seperti itu (dijual). Harus dihukum berat," ujarnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
