REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara. Ia pun mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memerbaiki jalan di daerahnya.
Jokowi mengatakan, ambil alih perbaikan jalan rusak di daerah oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempercepat proses perbaikan yang dikeluhkan masyarakat. Hal ini disampaikan Jokowi dalam keterangannya di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara, Rabu (17/5/2023).
"Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur. Ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana.
Jokowi pun menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah dilakukan agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Karena jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang bisa memicu kenaikan inflasi.
"Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur," ujar dia.
Karena itu, Jokowi mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan rusak di Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung, tetapi juga jalan di Asahan.
"Ya langsung dikerjakan, nanti insya Allah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet," katanya.
Selain di Sumatra Utara, Jokowi juga menyebut bahwa perbaikan jalan rusak akan dilakukan di provinsi-provinsi lainnya. "Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
