REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Buruh akan menyerahkan bakal calon legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pukul 15.00 WIB, Ahad (14/5/2023). Partai Buruh mengeklaim, tidak ada bakal caleg dari tokoh publik maupun artis. Mereka mengaku mengusung warga biasa sebagai bakal caleg.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mencatat, bakal caleg Partai Buruh terdiri dari 580 orang untuk DPR RI, 2.000 orang bacaleg DPRD provinsi. Sementara ada 13.500 orang bacaleg kabupaten/kota yang mencakup 38 provinsi dan 457 kabupaten/kota.
“Bacaleg Partai Buruh tidak ada yang berasal dari tokoh publik dan artis. Semua adalah orang biasa, aktivis pergerakan yang selama ini sudah teruji dan setia dalam berjuang bersama buruh, petani, serta alemen masyarakat kecil yang lain,” ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id pada Ahad (14/5/2023).
Para bacaleg dari Partai Buruh, kata Said berasal dari berbagai latar belakang. Seperti aktivis serikat buruh, petani, nelayan, guru dan tenaga honorer, buruh migran, pekerja rumah tangga, serikat miskin kota, miskin desa, akademisi, dosen, guru, aktivis perempuat, PRT, kalangan milenial dan gen z, aktivis lingkungan hidup, penggiat HAM, dan pensiunan PNS.
"Termasuk juga ada ojol, sopir, ibu rumah tangga, PKL, tukang parkir, pengangon bebek, pekerja warteg, pedagang sayur, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya,” tutur dia.
Said menegaskan bahwa para bacaleg Partai Buruh akan mengangkat dan memerjuangkan tujuan partai, yaitu negara kesejahteraan atau welfare state. Dia menjelaskan, Negara Sejahtera mencakup tiga prinsip, pertama, kesetaraan kesempatan atau dalam bahasa yang lain, 'kau boleh kaya, tetapi jangan miskinkan kami.'
Kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata yang memuat bentuk pro jaminan sosial, pro subsidi, dan anti impor. Menurut Said, saat ini negara memang sudah memberikan beberapa jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, juga jaminan hari tua.
Kendati demikian Partai Buruh ingin meminta jaminan sosial lainnya, seperti jaminan pendidikan, makanan, air bersih, perumahan, dan jaminan pengangguran. Prinsip ketiga adalah tanggungjawab publik.
"Di mana buruh ketika bekerja membayar pajak, maka ketika menganggur harus ditanggung negara melalui jaminan pengangguran. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya," kata dia.
Said mencatat, anggota Partai Buruh di seluruh Indonesia berjumlah 10 juta orang. Terdiri dari empat konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, Serikat Petani terbesar yakni SPI, aliansi buruh migran, jala PRT, UPC, serikat nelayan, FPTHSI, dan tenaga kesehatan, organisasi buruh inforlam, organisasi sopir, dan beberapa organisasi gerakan sosial lainnya.
"Kami menargetkan 30 kursi DPR RI dari 29 dapil dan 16 provinsi, 100 kursi DPRD Provinsi di seluruh Indonesia, dan 600 hingga 700 kursi DPRD kab/kota di seluruh Indonesia, dengan keterwakilan perempuan rata-rata 35 persen di semua tingkatan,” kata Said Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
