Jumat 24 Feb 2023 20:35 WIB

Cegah Penyelundupan, Menkes Dorong Transparansi Harga Obat

Harga obat mahal dan sulit didapat berujung pada penyelendupan untuk hindari pajak.

Masyarakat Indonesia berkumpul di antara apotek di pasar obat Pramuka di Jakarta.
Foto: EPA-EFE/Bagus Indahono
Masyarakat Indonesia berkumpul di antara apotek di pasar obat Pramuka di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong transparansi harga obat di Indonesia untuk mengatasi harga yang kini bervariasi di pasaran. "Saya dorong para direktur jenderal (dirjen) bandingkan dengan harga di Malaysia. Orang bilang di Malaysia lebih murah, obat apa yang ada di Singapura, tapi tidak ada di Indonesia," katanya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Menurut dia, perbandingan produk obat di pasaran luar negeri diharapkan dapat memberi gambaran bagi masyarakat dalam bertransaksi obat di fasilitas pelayanan kesehatan. "Apa yang paling beda harganya antara Indonesia dan Malaysia? Dapatkan listnya, kami bikin transparan supaya bisa dibandingkan," katanya.

Baca Juga

Selain perbandingan harga, Menkes juga meminta jajarannya untuk menggali informasi harga dan kebutuhan obat-obatan melalui komunikasi yang dijalin bersama organisasi profesi kedokteran. Ia mengatakan, masyarakat telah mengeluhkan harga obat yang mahal.

"Ngomong sama persatuan ahli kanker dan ahli jantung di Indonesia, obat apa yang mahal. Balik ke tataran masyarakat apa yang dikeluhkan masyarakat, jangan ngomongnya di tataran elit," katanya.

"Obat dari importir harganya segini, kenapa rumah sakit ini, biayanya mahal banget? Kita bikin transparan," tambahnya.

Menurut dia, harga obat yang mahal dan cenderung sulit didapatkan. Hal ini berujung pada kasus penyelundupan untuk mengakali pajak.

"Kemarin katanya, di Sumatera Utara ada jastip (jasa penitipan) beli obat. Aku pikir jastip itu di Jakarta untuk beli sepatu, supaya lebih murah, nggak usah bayar pajak," katanya.

Menkes mengatakan, alokasi belanja obat-obatan dari pemerintah berkisar Rp26 triliun. Saat ini Kemenkes sedang mengupayakan industri nasional untuk menyerap sekitar Rp20 triliun di antaranya untuk pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produksi obat.

"Kami dorong investasi pabrik supaya masuk ke dalam negeri. Saya ingin harga obat itu murah," kata Budi GunadiSadikin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemenkes RI Lucia Rizka Andalusia yang dikonfirmasi terkait hal itu belum memberikan keterangan lebih lanjut, sebab sedang mengikuti kegiatan Rakerkesnas 2023 di Balai Sidang Jakarta Convention Center.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement