REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung sepakat menolak ada "negara dalam negara" merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Tamsil mengaku, mendukung pernyataan tegas Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait potensi "negara dalam negara" yang disampaikan beberapa hari lalu.

Senator asli Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mendukung penuh setiap langkah tegas yang diambil oleh pemerintah atas kondisi yang terjadi di Bandara IMIP, Morowali. "Kita tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal," ujarnya setelah menghadiri Kuliah Umum Dirut MIND ID di Gedung Rektorat Unhas Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (26/11/2025).

Dia menjelaskan, negara jangan membiarkan kondisi itu, apalagi lokasinya menurut dugaannya lebih luas dari Ibu Kota Nusantara (IKN). "Dan sudah sering kita dengarkan keluhan jika ada orang yang membawa hasil bumi tapi tidak melalui imigrasi, tidak melalui biaya cukai, tidak ada pajak," jelas Tamsil.

Saat masih menjadi anggota DPR RI, Tamsil merasakan sendiri jika pernah ke Morowali. Namun, ia tapi tidak sampai ke bandara tersebut, melainkan hanya di Palu. "Saat itu saya di Palu. Terus kita undang IMIP komisaris utamanya. Direkturnya orang Batak juga, saya lupa namanya, tapi yang datang waktu itu komisarisnya yang mantan Kapolres," jelasnya.

Menurut dia, pengawasan di Bandara IMIP harus diperketat. "Beberapa hal kita tanyakan termasuk tidak ada imigrasi, tidak ada biaya cukai di situ, termasuk penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 karyawan, ada 1.994 yang didatangkan dari Tiongkok," ujar Tamsil.

Pada Rabu (19/11/2025) dan Kamis (20/11/2025), Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Wamenhub Suntana, menyaksikan Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI di Bandara IMIP, Morowali. Sjafrie menekankan, negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Morowali.

"Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya," ucap Safrie menyiratkan untuk mengontrol lalu lintas penumpang barang dan penumpang di Bandara IMIP, yang untuk pertama kalinya dijadikan lokasi latihan militer.

Selama ini, kegiatan itu bisa berlangsung bebas karena Bea Cukai maupun Imigrai tidak bisa masuk kawasan Bandara IMIP. Setelah berlangsung latihan TNI, Sjafrie berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Latihan skala besar melibatkan 26.998 personel TNI lintas matra yang menjadi cerminan kemampuan TNI dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk potensi gangguan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional. Penggunaan kekuatan darat, laut, dan udara dalam satu rangkaian operasi menunjukkan tingkat interoperabilitas yang semakin maju dan terukur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika