REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar persidangan ke-36 Joint Border Committee (JBC) antara Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) yang berlangsung pada 15-16 Desember 2022. Persidangan itu dinilai penting untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang.
Forum itu akan membahas khususnya masalah di daerah perbatasan yang belum selesai ditangani terkait aktivitas lintas-batas di kawasan perbatasan Indonesia-PNG. "Persidangan kali ini tidak hanya strategis untuk membahas untuk menyepakati pending issues selama ini, namun juga spesial karena diadakan perdana setelah membaiknya situasi pandemi Covid-19 di negeri kita," ujar delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil, Safrizal ZA lewat keterangannya, Ahad (18/12/2022).
Delegasi PNG dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kebijakan Departemen Luar Negeri Magdalene Moi-He. Selain Departemen Luar Negeri, delegasi tersebut terdiri dari Departemen Urusan Pemerintahan Tingkat Provisi & Daerah, Departemen Pertahanan PNG, Bea Cukai PNG, Departemen Perencanaan Tanah dan Fisik, dan Otoritas Transportasi Jalan.
Beberapa agenda dibahas dalam pertemuan ini, antara lain melakukan review atas Pengaturan Khusus Pelintasan Batas Adat dan Adat 1993 dan menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) Angkutan Perbatasan Darat dan MoU Pengaturan Kepabeanan. Serta, pembahasan kartu lintas batas perbatasan kedua negara menggunakan Border Pass bagi penduduk perbatasan.
"Dalam pembahasan, disampaikan pula perkembangan mutakhir terbentuknya provinsi baru di Papua, yang tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi pada tata kelola perbatasan darat kedua negara," ujar Safrizal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, persidangan ke-36 JBC Indonesia-PNG ini telah berjalan baik dengan tercapainya tujuan bersama. Diakhiri dengan terselesaikannya berbagai isu yang tertunda terkait aktivitas perbatasan Indonesia-PNG.
"Pada hari ini, telah disepakati berbagai pending issue yang dituangkan dalam record of discussion yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kedua negara dengan lintas sektor pada kementerian/lembaga di masing-masing negara," ujar Safrizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika