REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan proyek infrastruktur perkeretaapian di daerah ini berlanjut setelah mengkoordinasikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) bersama pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Max L Sabarofek mengatakan bahwa proyek infrastruktur kereta api telah dibahas bersama Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk penyesuaian RTRW kedua provinsi.
"Proyek perkeretaapian tetap berjalan, namun akan dibahas kembali dengan pemerintah PBD karena berkaitan RTRW provinsi PBD yang sudah beda wilayah administrasi dengan Papua Barat," ujar Max Sabarofek.
Ia mengatakan, bahwa pemekaran wilayah Sorong raya sebagai Provinsi PBD diharapkan menjadi penggerak percepatan pembangunan infrastruktur kereta api untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat dua wilayah ini.
"Jadi pemekaran provinsi PBD tidak menghambat progres pembangunan perkeretaapian, hanya saja akan dikoordinasikan antara dua provinsi untuk kelanjutan trase jalur kereta api yang telah ditetapkan sebelumnya," kata Max.
Dalam kesempatan ini, Max Sabarofek menjelaskan bahwa draf awal proyek kereta api Papua Barat yang semula ditetapkan titik nol (0) pada kilometer 12 Bandara DEO Sorong mengalami pergeseran ke Pelabuhan laut kota Sorong.
"Pergeseran titik awal jalur kereta api dari Bandara DEO ke pelabuhan Laut kota Sorong sesuai permintaan masyarakat, untuk menunjang konektivitas jalur transportasi masyarakat dengan harga murah dan efisien," katanya.
Diketahui, jalur kereta api 75 kilometer (Sorong-Maybrat) merupakan tahap pertama dari keseluruhan fase pertamadari total 500 kilometer Kabupaten Sorong Papua Barat Daya menuju Manokwari Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika