REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, program reformasi birokrasi pemerintah akan difokuskan secara tematik agar memiliki dampak nyata. Sebab, selama ini reformasi birokrasi yang dikejar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dimaknai hanya untuk kenaikan tunjangan kinerja (tukin).
"Karena reformasi birokrasi dikejar oleh K/L ke Kemenpan RB untuk naikkan tukin. Kalau reformasi birokrasi hanya untuk kenaikan tukin berarti dampaknya kurang," ujar Azwar Anas saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Karena itu, Kemenpan RB akan memfokuskan ke empat hal agar reformasi birokrasi berdampak. Pertama terkait dengan penanganan kemiskinan.
Dia menjelaskan, reformasi birokrasi dilakukan melalui transformasi tata kelola birokrasi agar berdampak optimal dan di dalam menurunkan kemiskinan. Sebab, meski pemerintah memiliki program penanganan kemiskinan, anggaran tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Tetapi kita cek anggaran penanganan kemiskinan di semua K/L ada kurang lebih Rp 500 triliun, tetapi bisa nurunkan hanya 0,6 persen karena tidak fokus dari karena K/L ini sibuk di kegiatan, karena sibuk di kegiatan maka sibuk ngabisin anggaran tadi," kata Azwar.
"Jadi, kalau miskinnya turun, ya, penanganan miskinnya berhasil," tambahnya.
Fokus kedua, yakni penanggulangan peningkatan investasi agar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Ketiga, fokus pada digitalisasi instansi pemerintah.
"Karena kalau sudah digital pasti pelayanannya cepat, kalau sudah digital pasti lebih akuntabel, dan kalau digital pasti pelayanannya lebih lebih keren kira-kira," ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah memfokuskan reformasi birokrasi dalam mengendalikan inflasi dan percepatan belanja produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Dia menegaskan, reformasi birokrasi tematik ini fokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan agar lebih cepat, lebih murah, dan transparan.
"Kita sedang lembur, karena pesan presiden harus berdampak, jangan sampai sibuk nggak ada dampaknya. target kami Januari sudah berdampak semua," ujarnya.
Selanjutnya, ia mengatakan, program prioritas Kementerian PAN RB yang berikutnya yaitu akselerasi pembentukan mal pelayanan publik dan MPP digital di seluruh Indonesia sebagaimana arahan wakil presiden. Kehadiran MPP dinilai membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi daerah.
"Adanya MPP tentunya akan sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam satu tempat. Baik itu dengan cara datang langsung ke MPP maupun mengakses langsung ke MPP digital. Inti dari MVP adalah fungsi dan sistem yang memadai agar layanan yang diberikan dapat maksimal," ujarnya.
Terakhir, kata Azwar, pemerintah juga sedang melakukan penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Dia mengatakan, SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif efisien dan transparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
