REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, C02
Tudingan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang mengatakan Solo sebagai kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah dijawab Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai tuduhan tersebut tidak adil.
Gibran mengatakan, memang benar ada peningkatan kemiskinan selama masa pandemi Covid-19. "Awal pandemi ada peningkatan kemiskinan 0,37 persen. Dari tahun ke tahun kan trennya cenderung menurun. Kita berupaya untuk menurunkan itu," kata Gibran, Senin (19/9/2022).
Gibran bertekad untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut hingga masa jabatannya berakhir di 2024 mendatang. Caranya Pemkot Solo akan memperbanyak kegiatan dan pelatihan bagi pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga kita genjot terus, misal di Semanggi, Mojo kita kerahkan semua bantuan. Mulai dari CSR, swasta, Pemkot," terangnya.
"Ya sebetulnya banyak (daerah dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Solo), tapi nggak perlu disebutkan. Intinya kurang fair saja disebut termiskin atau apa," katanya.
Meski demikian, Gibran mengungkapkan terima kasih atas masukan yang diberikan PKS tersebut. Gibran tak menampik hal tersebut dan malah membuatnya lebih termotivasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Kota Solo. "Terima kasih untuk masukannya, itu jadi motivasi kami untuk genjot (pertumbuhan ekonomi) lagi," katanya.
Menurut Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta Bambang Nugraha tingkat kemiskinan Kota Solo memasuki kategori medium. Ia mengatakan memang ada kenaikan selama pandemi namun tidak bisa dibilang signifikan.
"Solo masuknya medium tapi beberapa kabupaten lainnya angkanya cukup tinggi. Memang terjadi kenaikan (selama Covid-19) tapi untuk disebut tertinggi juga tidak," jelasnya.
Bambang menjelaskan, pada tahun 2020 angka kemiskinan 9,03 persen. Sedangkan, pada tahun 2021 yakni 9,40 persen. Ia mengatakan, artinya peningkatannya 0,37 persen. Sementara untuk tahun 2022 baru akan dilakukan pendataan.
"Kami baru akan melakukan pendataan basis data perlindungan sosial secara sensus pada bulan depan (Oktober) mendatang," terangnya.
Menurut data BPS Kota Solo menempati peringkat 11 terendah dari total 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Angka kemiskinan Kota Solo sendiri yakni sekitar 9,40 persen.
Ia mengatakan selama ini Kota Solo juga belum pernah menempati posisi dengan angka kemiskinan tertinggi. "Kami kan bicaranya data. Belum pernah (tertinggi), kami masih terjaga angka kemiskinannya. Memang ada kenaikan namun kalau disebut tertinggi tidak," katanya.
Pernyataan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, yang mengatakan Solo merupakan kota termiskin di Jawa Tengah sebetulnya muncul sebagai respons atas kritik Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto menyindir agar PKS fokus mengurus Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kholid mengeklaim di bawah kepemimpinan kader PKS, Kota Depok telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. "Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58 persen hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia," kata Kholid dalam keterangannya, Ahad (18/9).
Kholid menambahkan, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat. Kholid mengajak Hasto Kristiyanto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo dibawah Gibran dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah dibawah Ganjar yang juga kader PDIP.
"Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi kepala daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan, mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?" ucapnya.
"Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Dari Pak Jokowi hingga sekarang putranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?" tanya Kholid.
Ia memaparkan, data BPS menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9,4 persen pada 2021. Dirinya menyebut Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. "Inikah prestasi yg dibanggakan PDIP?" ungkapnya.
Tidak hanya itu, menurutnya Provinsi Jawa Tengah juga dinilai gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.
"Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional," ujarnya.
Sebelumnya Hasto Kristiyanto mengatakan daerah di bawah kepemimpinan PKS minim prestasi. Salah satunya Depok. Karena itu PKS diminta fokus mengurus Depok daripada mengkritik kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM.
"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto, dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).
Bagi Hasto sebenarnya tidak masalah apabila PKS dan partai politik melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, Ia tak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika